Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Bank, Masyarakat Tak Perlu Khawatir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengimbau agar masyarakat tak khawatir terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak.

"Enggak harus takut. Istilahnya, terbuka. Enggak ada problem kok, artinya terbuka, transparan. Sudah tidak ada hal yang perlu ditakuti," kata Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan transparansi perbankan internasional dan telah didiskusikan antara Kementerian Keuangan dan DPR.

Menurut dia, kebijakan ini merupakan konsekuensi perubahan zaman era transaksional terbuka yang pada intinya untuk menghindari penyalahgunaan rekening, misalnya berkaitan dengan aktivitas radikalisme dan terorisme.

"Sekarang kan money laundring sudah canggih sekali bahkan Bitcoin susah ditelusuri. Orang bisa transaksi tapi arahnya sudah menggunakan sistem Bitcoin yang tidak bisa dilacak dalam sistem perbankan," ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

(Baca: Jokowi Teken Perppu Keterbukaan Informasi Pajak)

"Salah satunya dipermudah dengan sistem transparansi keterbukaan rekening perbankan," lanjut dia.

Taufik menilai, banyak dampak positif yang dibawa dari kebijakan tersebut.

Namun, kebijakan itu juga tak lepas dari dampak negatif. Salah satunya adalah terhadap kerahasiaan rekening bank.

Sebelum kebijakan ini berlaku, data rekening bank merupakan kerahasiaan bank dan hanya boleh dibuka oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan aparat penegak hukum.

"Sudah tidak ada border, borderless. Artinya bank manapun bisa mengakses dan masyarakat manapun nantinya boleh, orang Indonesia punya rekening di luar seperti Malaysia, Australia, demikian sebaliknya," tutur dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (16/5/2017) malam mengungkapkan, sebenarnya, jauh sebelum adanya Perppu ini, Ditjen Pajak sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Hanya saja harus meminta izin kepada Bank Indonesia.

Bukan perkara gampang mendapatkan izin dari BI. Sebab prosesnya kerap membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Akibatnya, pemeriksaan pajak bisa menjadi molor.

Setelah adanya Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Ditjen Pajak tidak perlu lagi susah payah karena bisa langsung meminta data kepada bank.