Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2018, 171 Daerah Akan Dikumpulkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengundang 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018. Pertemuan itu untuk membahas alokasi dana penyelenggaraan Pilkada.

"Dalam waktu dekat Kemendagri akan undang daerah 171 daerah yang akan Pilkada. Sekarang disisir dulu mana yang perlu dan mana yang tidak," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa malam (16/5/2017).

Usai itu, pihaknya akan menggelar pertemuan yang serupa dengan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pertemuan itu juga untuk membahas soal kebutuhan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

"Kemudian nanti kita duduk bersama dengan KPU dan Bawaslu terkait kebutuhan.  Amanat UU kan dibiayai oleh daerah. Jadi jangan sampai ada satu daerah yang terhambat keserentakan terganggu," ungkap dia.

(Baca: 17 Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pilkada Serentak 2018)

Tjahjo yakin, masalah anggaran untuk Pilkada 2018 akan bisa diatasi, meski hingga hari ini ada 17 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya dalam APBD 2017 masing-masing daerah.

Keyakinan Tjahjo itu berkaca pada Pilkada serentak 2015 dan 2017 sebelumnya yang sukses, meski sempat terkendala masalah anggaran yang serupa.

"Pengalaman sebelumya tidak ada masalah meskipun memang seret. Mengantisipasi hari-hari cair maka mulai bulan depan akan kita intensifkan. Kita siapkan payung hukumnya. Yang penting tidak mengganggu alokasi pembangunan dan belanja pegawai," kata dia.

"Tidak semua daerah nyicil. Kalau lima tahun nyicil kan tidak terasa. Kebanyakan tidak nabung jadi anggaran terakhir untuk Pilkada ya habis. Kita akan pro aktif sejak awal," tutup dia.