Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Ingatkan Pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental

Kompas.com - 14/05/2017, 21:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, menyatakan revolusi mental dibutuhkan sebagai strategi pembangunan budaya dan pembentukan manusia Indonesia yang berkarakter. Hal ini disampaikan Puan saat memberikan arahan dalam forum Pendidikan Kader PDI-P bertema “Strategi Budaya untuk Penyebaran Trisakti, Nawacita, dan Revolusi Mental” di Kinasih Resort and Conference, Cilangkap, Tapos, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/05).

Puan mengatakan, revolusi mental yang digagas Presiden Sukarno tahun 1957 masih relevan dengan situasi dan kondisi kebangsaan Indonesia saat ini. Ia menambahkan revolusi mental dibutuhkan karena pudarnya semangat, gaya berpikir yang meniru penjajah, dan penyelewengan di lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. 

“Kita dapat mulai gerakan ini (Gerakan Nasional Revolusi Mental) dengan mengubah cara pikir, cara kerja, dan cara hidup. Lalu dilanjutkan dengan membangun karakter yang penuh integritas, etos kerja, dan gotong royong," ujar Puan.

Ia memaparkan tiga nilai revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Tiga nilai itu akan menjadi budaya baru keseharian masyarakat. Caranya dengan lebih dulu melibatkan pemerintah baik pusat dan daerah selaku penyelenggara negara sesuai dengan Inpres Nomor 12/2016 yang meminta agar layanan publik kepada masyarakat diselenggarakan dengan tertib, bersih, mandiri, dan bersatu.

Sementara di bidang pendidikan Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah dengan memasukan kembali segala nilai pendidikan Pancasila dan karakter. 

“Gerakan Nasional Revolusi Mental di tengah masyarakat dan kalangan dunia usaha adalah meminta kepeloporan mereka dalam hidup sehari-hari sebagai penghayatan atas tiga nilai revolusi mental tadi,” kata Puan.

“Kemenko PMK, sebagai kementerian yang saya pimpin, sejauh ini sudah memulainya dengan gencar mengkampanyekan gerakan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Ia mengatakan, Kemenko PMK juga telah menjadikan revolusi mental sebagai tema Kuliah Kerja Nyata mahasiswa di beberapa universitas sejak dua tahun lalu. Puan berniat menjadikan mahasiswa sebagai agen perubahan yang membawa berbagai misi dari nilai revolusi mental.

Dalam arahan yang diberikan kepada 109 orang kader tersebut, Puan mengingatkan pentingnya toleransi antar suku dan agama supaya persatuan Indonesia terjaga. Bagi para kader PDI-P, lanjut Puan, revolusi mental dalam lingkup struktural harus diterjemahkan dengan menjadi sosok kader yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Bagi para kader PDI-P yang kini duduk di parlemen, Puan mengingatkan untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan menjaga citra sebagai wakil rakyat yang baik. Ia juga meminta para kader PDI-P di parlemen mengawal kebijakan program yang berpihak kepada rakyat, dan musyawarah mufakat memperjuangkan pembangunan di daerah pemilihan. 

Sedangkan bagi kader yang kini berkiprah di pemerintahan, Puan mengimbau agar alokasi anggaran dan program kerakyatan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga menginginkan kader PDI-P di pemerintahan merespon cepat terhadap permasalahan rakyat dan memperkuat produktivitas lokal serta meningkatkan pula produktivitas koperasi. 

"Janganlah kita mencari kepeloporan mental pada orang lain. Carilah kepeloporan mental itu pada diri kita sendiri,” kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com