Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik Lima Gubernur Baru, Didahului dengan Kirab Budaya

Kompas.com - 12/05/2017, 09:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo pada Jumat (12/5/2017) sore akan melantik lima gubernur dan enam wakil gubernur terpilih hasil pilkada serentak 2017.

Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, lima gubernur dan enam wakil gubernur itu berasal dari lima provinsi.

"Lima provinsi itu, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Papua Barat dan seorang wakil gubernur Riau yang sebelumnya kosong," ujar Bey kepada Kompas.com, Jumat pagi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kelima gubernur dan wakil gubernur itu dilantik Jumat ini lantaran akhir masa jabatannya telah habis waktu.

Misalnya, masa jabatan Gubernur Banten habis pada 11 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Gorontalo habis pada 16 Januari 2017, masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat habis pada 14 Desember 2016, dan masa jabatan Gubernur Bangka Belitung habis pada 7 Mei 2017.

Acara pelantikan digelar di Istana Negara. Namun, sebelum pelantikan itu, Presiden Jokowi terlebih dulu menyerahkan petikan keputusan presiden kepada masing-masing gubernur dan wakil gubernur terpilih di Istana Merdeka.

(Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye)

Tradisi kirab

Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansjah Djumala mengatakan, peralihan dari acara penyerahan petikan Keppres di Istana Merdeka dengan acara pelantikan di Istana Negara akan diisi dengan kirab kebudayaan.

"Jadi peserta kirabnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden paling depan, diikuti Menteri Dalam Negeri, lalu para kepala daerah yang akan dilantik berada di belakangnya. Bagian paling belakang itu drum band," ujar Djumala.

Kirab kebudayaan tersebut akan melintasi Kompleks Istana Kepresidenan, dari Istana Merdeka menuju ke acara pelantikan di Istana Negara.

Ada dua pesan yang ingin ditonjolkan melalui kirab tersebut.

"Pertama, Presiden ingin menunjukkan rasa respek dan penghargaannya kepada gubernur dan wakil gubernur sebagai pemimpin daerah," ujar Djumala.

Kedua, Presiden sekaligus ingin mengingatkan bahwa pemerintah daerah bukanlah terpisah dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah merupakan wakil pemerintah pusat di penjuru Indonesia.

Oleh sebab itu, kirab budaya itu menunjukan nilai-nilai sinergitas, mengayomi dan tanggung jawab.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta salinan putusan terhadap Ahok ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com