Benih Radikalisme Mulai Masuki Sekolah

JAKARTA, KOMPAS — Benih-benih radikalisme mulai masuk ke sekolah. Muncul pemikiran siswa untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan paham agama. Fenomena ini memprihatinkan di tengah upaya membangun semangat kebangsaan pada generasi muda.

Hasil survei SETARA Institute for Democracy and Peace (SIDP) yang dilakukan pada siswa SMA negeri di Bandung dan Jakarta tahun 2015 menunjukkan, sekitar 8,5 persen siswa setuju dasar negara diganti dengan agama dan 9,8 persen siswa mendukung gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Meski relatif sedikit, fakta ini mengkhawatirkan karena sekolah negeri selama ini cukup menekankan kebangsaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sabtu (6/5), SIDP menemukan, ada 31 persen materi pendidikan agama yang tak selaras dengan nilai kebinekaan.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Penelitian menunjukkan, buku teks PAI yang beredar memuat banyak kesalahan dan kekeliruan. Contohnya isi buku yang cenderung ke arah nilai-nilai radikal dan penyelesaian konflik melalui kekerasan.

Pada 2016, penelitian dan pemeriksaan buku teks PAI dilakukan untuk sekolah dan madrasah pada semua jenjang sebanyak 150 buku. Kesalahan terbanyak ditemukan dalam penerapan transliterasi dan penulisan ayat. Hal ini dapat memengaruhi makna ayat dan hadis jika tidak dialihaksarakan.

Saiful Mujani Research Consulting (SRMC) pada Desember 2015 menemukan, 4 persen warga usia 22-25 tahun dan 5 persen warga yang masih sekolah atau kuliah mengenal dan setuju dengan NIIS.

Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo mengatakan, dalam pendidikan, kemerdekaan berpikir sangat penting. Tujuannya agar materi pendidikan masuk ke dalam kesadaran, bukan hanya pengetahuan. "Butuh waktu untuk refleksi mendapatkan apa yang dipandang sebagai rohnya pendidikan," katanya.

Sementara itu, Doni Koesoema, pengamat pendidikan karakter, mengatakan, Pancasila perlu diajarkan artinya dan implementasinya secara langsung, bukan melalui mata pelajaran. "Mata pelajaran Pancasila bukan solusi, melainkan logika dalam berpikir kritis yang perlu dikuatkan," kata Doni.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menekankan perlunya sikap toleransi bermula dari guru. Adapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan penguatan pendidikan karakter. (ELN/DNE)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Mei 2017, di halaman 11 dengan judul "Radikalisme di Sekolah".