Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih

Kompas.com - 07/05/2017, 13:28 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

MATARAM, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemberantasan hoaks dan fitnah tidak boleh tebang pilih.

Hal tersebut disampaikan SBY usai menandatangani petisi "Stop Hoaks dan Fitnah" di Mataram, Minggu (7/5/2017).

"Kami tentunya ingin keadilan yang sejati di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoaks dan fitnah juga tidak boleh tebang pilih," kata SBY dalam pidatonya.

SBY mengatakan, dia sering menjadi korban hoaks dan fitnah, terutama pada saat Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan belum lama ini.

"Negara Indonesia ini adalah negara kebenaran, negara keadilan, negara etika dan negara hukum. Bukan negara kebohongan, bukan negara fitnah, bukan negara hoaks. Rakyat harus memerangi hoaks ini," kata SBY.

Hari ini SBY bersama istrinya Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi melakukan kegiatan jalan sehat, bermain voli, futsal serta menandatangani petisi antihoaks dan fitnah.

Penandatanganan petisi ini memecahkan rekor MURI dengan jumlah mencapai 9.709 tandatangan.

Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Mataram pada 7-9 Mei 2017.

(Baca: Demokrat Buka Rakernas dengan Penandatanganan Petisi Antihoaks)

Selain mengajak rakyat untuk perang melawan hoaks, SBY juga mendukung pers media di Indonesia untuk merdeka dan bertanggung jawab.

SBY mengatakan, pers itu tidak boleh terlalu membela pihak-pihak tertentu dan tidak boleh terlalu menghajar pihak-pihak yang lain.

"Dari Mataram ini kita kumandangkan gerakan nasional, bahkan gerakan internasional setop hoaks dan fitnah. Kita dukung pers yang merdeka, adil dan bertanggung jawab," kata SBY. 

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com