Jokowi: Sekarang, Negara Cepat akan Mengalahkan Negara Lamban

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meyakini kompetisi global akan dimenangkan bukan oleh negara-negara besar dan kuat, melainkan oleh negara yang cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

"Persaingan antarnegara, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, ndak. Bukan juga yang kuat mengalahkan yang lemah. Tetapi negara yang cepat, mengalahkan yang lamban. Negara manapun itu," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kemaritiman 2017 di Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (4/5/2017).

Salah satu bentuk cepatnya perkembangan zaman yakni penerapan tekonologi.

"Teknologi yang harus kita kejar. Tanpa itu, sekali lagi, sulit kita mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain," ujar Jokowi.

Jokowi meminta agar semua pihak tak berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbesar ketiga di antara negara-negara G-20. Jika segenap birokrasi di Indonesia tidak memperbaiki diri dan melakukan terobosan di bidang tekonologi, Indonesia akan kalah dari negara-negara lain.

(Baca: RI Incar Investasi Teknologi dan Jasa dari AS)

Beberapa sektor menjadi sorotan Jokowi. Sebab, seharusnya sektor tersebut sudah diisi dengan teknologi. Namun, hingga saat ini kementerian terkait masih belum melakukannya. Contoh pertama yakni soal pembayaran karcis jalan tol yang masih menggunakan sistem uang tunai.

"Coba bapak ibu silakan berbelanja di Tiongkok. Masuk ke restoran besar, atau mal. Yang ditanya bukan credit card lagi, tapi credit mobile. Kita jalan tol saja masih bayar cash. Pakai uang nih," ujar Jokowi sembari memperagakan menyerahkan uang di gerbang tol.

Contoh lain di sektor perikanan dan kelautan. Sejumlah negara di dunia sudah menerapkan tekonologi budidaya, pemeliharaan dan produksi ikan serta hewan air lainnya di bawah kondisi yang dapat dikendalikan manusia itu. Seharusnya, kementerian terkait di Indonesia juga mulai mengarah ke sana.

(Baca: Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017)

"Ajari nelayan-nelayan kita untuk mengetahui apa, barang apa ini? Nilai tambahnya bisa puluhan kali dari apa yang kita kerjakan dari saat ini yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah kita meloncat berani melompat," ujar Jokowi.

Jokowi sudah mencari tahu informasi mengenai tekonologi tersebut. Menurut dia, teknologi budidaya tidak mahal, hanya Rp 47 miliar. Dengan biaya sebesar itu, Jokowi yakin Kementerian terkait bisa membelinya demi menyejahterakan nelayan Indonesia. 

"Kalau kita belum bisa mengerjakan sendiri, join-kan, kerjasamakan. Biar ada transfer pengetahuan, transfer teknologi. Tanpa itu kita tidak pernah meloncat," ujar Jokowi.