Jokowi Tak Ingin Ada Proyek Strategis Nasional yang Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di 22 provinsi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, evaluasi dilakukan agar tidak ada proyek yang mangkrak di tengah jalan.

"Karena sudah tahun ketiga kan, Jadi supaya tidak ada yang mangkrak, diminta dicek lagi, mana yang masih firm sebagai PSN dan mana yang perlu dikeluarkan," kata Basuki usai rapat mengenai evaluasi PSN, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/4/2017).

Dari 225 proyek yang ada, sebanyak 15 di antaranya sudah diusulkan untuk dikeluarkan dari PSN. Nantinya, lanjut Basuki, proyek yang dikeluarkan itu akan tetap dikerjakan, namun tidak sebagai proyek strategis nasional.

"Bukan berarti proyek yang tidak masuk perpres kan terus berhenti. Misalnya saya punya irigasi, tidak masuk PSN, jalan terus. Jadi proyek-proyek kami ini tidak semuanya masuk PSN," ucap dia.

(Baca juga: Jokowi: Proyek Strategis Nasional Harus Diawasi)

Basuki mengatakan, nantinya proyek yang sudah dikeluarkan dari PSN itu tidak akan mendapatkan kemudahan seperti proyek yang berada di PSN.

"Memang kalau masuk PSN, misalnya pembebasan lahan, dananya bisa ditalangi. Itu supaya cepat bisa ditalangi oleh penyedia jasa dulu," ucap Basuki.

Dengan revisi ini, maka jumlah PSN yang ada menjadi 245 proyek plus 2 program.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan tidak akan ada penambahan proyek lagi. Sebab, PSN mempunyai syarat harus selesai dibangun sebelum akhir 2018.

"Berarti 2019 pemerintahan habis selesai, jadi jangan ditambah lagi," ucapnya.

(Baca juga: Pemerintah Tambah Proyek Strategis Nasional)