Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Ajak Malaysia-Thailand Perangi Kampanye Hitam terkait Kelapa Sawit

Kompas.com - 30/04/2017, 10:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mengajak Malaysia dan Thailand untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit yang dilancarkan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Indonesia, Malaysia dan Thailand sama-sama mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung sektor perkebunan. Di antaranya kelapa sawit.

Namun, komoditas kelapa sawit, belakangan 'diserang' isu miring oleh Uni Eropa.

"Contoh terakhir resolusi parlemen Eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif," ujar Retno sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Minggu (30/4/2017).

(Baca: Wilmar Akui Ada Masalah Buruh di Industri Kelapa Sawit di Indonesia)

Indonesia dan Malaysia telah membentuk pola kerja sama dagang bertajuk Council of Palm Oil Producing Countries atau CPOPC.

Oleh sebab itu, lanjut Retno, Presiden Joko Widodo mengajak Thailand untuk turut bergabung di dalam pola kerjasama CPOCP tersebut.

Ajakan tersebut disampaikan Presiden saat Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle di Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4/2017).

Indonesia berharap, bergabungnya Thailand dalam kerja sama itu menjadi bentuk upaya melawan kampanye hitam yang dilakukan pihak manapun.

"Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden didukung sepenuhnya oleh Perdana Menteri Malaysia. Karena ketika di KTT ASEAN, PM Malaysia juga sudah sempat menyebut perlunya kita melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit," ujar Retno.

Kawasan Potensial- Catatan Menteri Retno, kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand ini memang memiliki potensi besar.

Nilai perdagangan ketiga negara mencapai USD 416 miliar atau 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN.

(Baca: Greenpeace Tuding Empat Pemasok Minyak Kelapa Sawit IOI Group Langgar HAM)

Potensi ini juga ditopang rata-rata pertumbuhan ekonomi ketiga negara dari 2010 hingga 2015 yang mencapai 6,9 persen.

Total populasi di kawasan ini yakni sebesar 81 juta penduduk atau sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN.

Sementara, dari segi ketenagakerjaan, terdapat 38,3 juta tenaga kerja atau sekitar 12,2 persen dari total tenaga kerja ASEAN.

"Jika melihat kondisi alam dari kawasan ini, maka kerja sama yang dapat dikembangkan adalah di bidang perkebunan. Ini juga merupakan basis dari perkebunan kelapa sawit," ujar Retno.

Kompas TV Pemerintah dan industri minyak goreng sepakat menjaga harga minyak goreng curah di level Rp 10.500 per liter hingga akhir tahun. Mendag mengancam jika harga melawati batas atas pemerintah tidak akan segan menindaknya dengan tudingan kartel. Penetapan batas atas harga minyak goreng ini hanya diberlakukan pada jenis curah yang paling banyak di konsumsi masyarakat kecil. Selama ini, Indonesia menjadi produsen terbesar kelapa sawit dunia. Dengan kondisi tersebut semestinya harga minyak goreng sawit di tanah air bisa terjaga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com