Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Tak Bersuara Pasca Kekalahan Ahok, Apa Sebabnya?

Kompas.com - 26/04/2017, 18:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum memberikan pernyataan ataupun respons atas hasil real count KPU DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil real count KPU DKI Jakarta, pasangan yang diusung PDI Perjuangan bersama sejumlah partai koalisi, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, kalah suara dari kompetitornya, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekjen PDI-P Achmad Basarah menjelaskan, hingga saat ini partainya belum menggelar rapat evaluasi di DPP untuk menyikapi hasil Pilkada DKI.

(Baca: Megawati Ajak Djarot Berziarah ke Makam Bung Karno)

"Memang belum ada rapat DPP lagi sejak kemarin (putaran kedua Pilkada DKI)," ujar Basarah saat ditemui usai rapat pleno rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di gedung MUI, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Basarah menuturkan, saat ini Megawati sedang tidak berada di Jakarta. Dia pun belum mengetahui sikap Megawati terkait kekalahan Ahok-Djarot.

"Saya belum tahu (sikap Megawati). Belum ketemu langsung setelah pilkada kemarin. Jadi beliau ada tugas lain, yang saya tahu, di luar Jakarta. Sampai sekarang kami belum bertemu pasca pilkada," ucapnya.

(Baca: Anies-Sandi Menang di TPS Megawati)

Basarah memastikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P akan menggelar rapat evaluasi sekaligus melakukan persiapan menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Ada 17 daerah yang melaksanakan Pilkada tahun depan.

PDI-P akan mengusung calon gubernur sendiri di 5 daerah. Dalam rapat tersebut, kata Basarah, PDI-P akan menyusun road map sebagai acuan untuk menentukan langkah politik partai ke depannya.

"Dalam waktu dekat kami akan menyusun road map untuk Pilkada serentak 2018. Mungkin minggu depan sudah dimulai pembahasan Pilkada 2018," tutur Basarah.

Kompas TV Megawati Berziarah ke Makam Bung Karno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com