Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur Dukungan Partai Islam di Pilkada Jakarta

Kompas.com - 17/04/2017, 07:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya ada empat partai Islam, atau berbasis massa Islam, yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Keempatnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari keempat partai tersebut, baru PKS dan PAN yang secara tegas menayatakana dukungannya ke pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno.

Sementara itu, dukungan PPP dan PKB ke pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Djarot Syaiful Hidayat belum bisa dipastikan. Dukungan yang baru disampaikan masing-masing partai baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Apalagi, seusai penetapan hasil pemilihan putaran pertama, kedua partai tersebut sempat mengisyaratkan untuk mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies-Sandi. Langkah itu dilakukan setelah mereka gagal memenangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviaan Murni, yang notabene juga banyak dipilih oleh para pemilih muslim.

Oleh karena itu, bagi PPP dan PKB, mendukung pasangan Ahok-Djarot bisa jadi mengkhianati para pemilih mereka yang pada putaran pertama telah memilih pasangan calon yang memiliki kesamaan latar belakang agama.

(Baca: Djarot Terima Kasih atas Dukungan dari DPW PPP)

Direktur Eksekutif Indo barometer Muhammad Qodar  menilai wajar dinamika yang terjadi pada partai-partai Islam dalam mementukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Qodari, ada dua petimbangan yang melatarbelakangi arah dukungan partai Islam di Pilkada DKI putaran kedua, khususnya bagi PPP dan PKB.

"Pertama mereka tentu memikirkan basis masa mereka, para pemilih muslim yang dalam hal ini masih mempertimbangkan aspek agama dalam pilihannya, terutama dengan adanya kasus dugaan penistaan agama," kata Qodari saat dihubungi, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan, sikap pemilih pada Pilkada DKI tergolong unik. Hal ini terlihat dari mayoritas wrga DKI yang muslim sejatinya merasa puas dengan kinerja Ahok Djarot dalam memimpin DKI di periode sebelumnya.

Itu, kata Qodari, terlihat dalam beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Namun, dengan adanya kasus dugaan penistaan agama, mereka berpikir ulang untuk kembali memilih Ahok Djarot.

Hal ini terutama melanda para pemilih yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.

(Baca: Anies: Haji Lulung yang Pegang "Grassroot" PPP di Jakarta)

Karakteristik pemilih seperti itu memang banyak terdapat pada partai Islam, atau berbasis massa Islam, khususnya di PPP dan PKB.

“Jadi kepuasan atas kinerja Ahok Djarot tidak berbanding lurus pada elektabilitas, sebab sebagian pemilih masih mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis mereka dengan adanya kasus dugaan penistaan agama itu," lanjut Qodari.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com