Inpres soal Reforma Agraria Belum Bisa Terwujud dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Presiden Joko Widodo soal segera dilaksanakannya program redistribusi lahan dan reforma agraria nampaknya belum bisa terwujud dalam waktu dekat.

Para menteri terkait masih membutuhkan waktu untuk singkronisasi program tersebut.

"Pak Menko Ekonomi akan rapat lagi supaya tepat sasaran," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Program redistribusi lahan dan reforma agraria terdiri dari dua komponen besar, yakni mekanisme redistribusi dan dasar legalitas.

(Baca: DPR Ingatkan agar Reforma Agraria Punya Payung Hukum Jelas)

Sofyan mengatakan, persoalan yang menyangkut dasar legalitas sudah rampung. Menteri-menteri terkait tinggal menyelesaikan sisa persoalan tentang mekanisme redistribusi.

"Tinggal bagaimana menyelesaikan komponen pertama, itu yang redistribusi. Jadi yang paling penting, di mana tanahnya, siapa yang akan mendapatkan, bagaimana mekanismenya," lanjut Sofyan.

Menteri terkait juga belum menentukan berapa jumlah warga yang menerima program redistribusi lahan dan reforma agraria.

Selain itu, menteri terkait juga belum menemukan solusi dalam hal kelanjutan lahan yang diberikan.

"Takutnya nanti ketika masuk ke generasi kedua, dipecah lagi. Jadi yang seperti ini harus dibikin struktur supaya petani ini tidak jatuh miskin. Karena kalau tanah dipecah, menjadi kecil dan tidak produktif," ujar Sofyan.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pemerataan ekonomi Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden ingin langsung membahas kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, yakni redistribusi lahan dan reforma agraria.

(Baca: Mempercepat Reforma Agraria)

"Kali ini kita akan langsung masuk ke penajaman, distribusi seperti apa, apa yang diberi, siapa yang diberi dan berapa hektare. Apa kelompok tani, nelayan atau pondok pesantren. Sehingga nanti jelas siapa yang mendampingi," ujar Jokowi saat membuka rapat.

Bahkan, Presiden meminta program redistribusi lahan dan reforma agraria bisa langsung diluncurkan pada saat Kongres Ekonomi Umat bertemakan "Arus Baru Ekonomi Indonesia" pada 22-24 April 2017 di Jakarta yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pada saat kongres umat tersebut, syukur-syukur sudah ada (rakyat) yang dibagi. Ini waktu sudah mepet. Kalau itu bisa, akan lebih baik," ujar Jokowi.