Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: 2016, Ada 62 Kasus Korupsi di Desa, Kerugian Negara Rp 18 Miliar

Kompas.com - 06/04/2017, 18:33 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Desentralisasi hingga ke desa dinilai menjadi salah satu potensi korupsi. ICW mencatat, sepanjang 2016, terungkap 62 kasus korupsi di desa dengan kerugian negara mencapai Rp 18 miliar. 

Risiko korupsi di desa kian meningkat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang diikuti adanya program dana desa sejak 2015.

Dalam UU tersebut kewenangan kepala desa terlampau kuat dalam mengelola dana desa.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tak adanya proses demokratisasi mengiringi desentralisasi hingga ke desa. Imbasnya, transparansi dana desa cenderung lemah.

"Ketika warga desa tidak puas dengan kinerja kepala desa, ada yang bisa dilakukan? karena di UU Desa, kepala desa cenderung diberikan kewenangan mutlak,"' kata Adnan di Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menurut Adnan, tingginya kewenangan kepala desa memperbesar potensi korupsi.

(Baca: Dana Desa Bermasalah? Telepon ke 15040!)

"Harus dibenahi mekanisme demokrasi langsung terhadap pengelolaan dana desa. Karena desa adalah tempat paling bail untuk tanamankan demokrasi," ucap Adnan.

Adnan menuturkan, diperlukan inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam memantau penggunaan dana desa.

Aplikasi "Jaga" yang diciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan.

"Tapi harus dilihat pula apa yang masyarakat desa inginkan. Cara paling sederhana dengan menempelkan penggunaan dana desa di balai desa agar masyakarat tahu penggunaanya," ujar Adnan.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com