Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kamis, Calon Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Dibawa ke Paripurna

Kompas.com - 05/04/2017, 22:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar nama calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih rencananya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR Kamis (6/4/2017), besok.

Ini merupakan hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang berlangsung pada Rabu (5/4/2017).

"Peserta rapat menyetujui laporan Komisi II DPR tentang pelaksanaannya dan menyetujui paripurna untuk 6 April besok, biasanya pukul 09.00 pagi," ujar Ketua Komisi II Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Zainuddin menambahkan, dalam rapat Bamus, semua perwakilan fraksi menyepakati tujuh nama calon Komisioner KPU dan lima calon Komisioner Bawaslu terpilih.

Karena itu, pimpinan DPR dan seluruh perwakilan fraksi yang datang sepakat untuk membawanya ke rapat paripurna.

Nantinya, dalam rapat paripurna akan dimintai persetujuan atas tujuh calon Komisioner KPU dan lima calon Komisioner Bawaslu yang telah dipilih Komisi II.

Jika paripurna DPR menyetujui 12 nama tersebut, maka DPR akan segera menyerahkannya kepada Presiden untuk melantik.

Komisi II DPR RI memilih tujuh komisioner KPU periode 2017-2022 pada Rabu (5/4/2017) dini hari. (Baca: DPR Pilih Tujuh Komisioner KPU 2017-2022, Termasuk Dua Petahana)

Mereka juga memilih lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022. (Baca: Komisi II Pilih Lima Komisioner Bawaslu Periode 2017-2022)

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting yang diikuti oleh 55 orang anggota.

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Pengemudi HR-V yang Tabrak Bikun UI Patah Kaki dan Luka di Pipi

Nasional
Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com