KBRI Riyadh Tindak Lanjuti Informasi 300 TKI yang Diduga Disekap

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri tengah memverifikasi informasi yang menyebutkan ada 300 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang disekap di Riyadh, Arab Saudi.

Informasi itu diperoleh dari enam TKI yang berhasil kabur lebih dulu dari majikannya antara Februari-Maret 2017.

Keenam orang itu telah dipulangkan ke Indonesia.

"Kami sedang verifikasi semua informasi yang masuk karena semua informasi yang masuk kan berasal dari larinya beberapa orang ke KBRI (Kedutaan Besar RI Riyadh) dan sama KBRI sudah dibantu," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (3/4/2017).

Retno mengatakan, KBRI Riyadh telah menghubungi otoritas setempat untuk meminta bantuan agar segera ditangani.

Selain itu, KBRI Riyadh juga telah berkoordinasi dengan perusahaan Al-Jeraisy untuk meminta penjelasan terkait informasi tersebut.

(Baca: Kemenlu: 300 TKI Diduga Disekap di Riyadh)

"Jadi harus diverifikasi dulu. Tapi yang jelas KBRI sudah lakukan action baik pemerintah dan perusahaannya. Fungsi perlindungan juga sudah jalan untuk TKI yang lari," ujar Retno.

Menurut Retno, peristiwa penyekapan TKI tidak bisa dibiarkan. Kemenlu juga mendalami keterlibatan perusahaan di Indonesia.

"Kasihan, mereka ini adalah manusia yg harus dilindungi," ujar Retno.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, dari informasi yang didapat, diduga tiga ratus orang TKI itu sebagain besar berasal dari Nusa Tenggara Barat.

Iqbal mengatakan, TKI tersebut diduga merupakan TKI yang berangkat tidak sesuai prosedur. Karena itu pihaknya tidak bisa memantau keberadaan mereka.

"Kita tidak bisa pantau keberadaan mereka, kita tahu keberadaan mereka setelah ada permasalahan," tutur Iqbal.

Menurut Iqbal, informasi awal terkait TKI ini diperoleh sekitar dua minggu lalu.

Selain disekap, para korban diduga menerima siksaan fisik. Ia pun menduga, mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).