Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ketimpangan Desa dan Kota Penting Segera Diatasi

Kompas.com - 29/03/2017, 15:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan lebih fokus mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota.

"Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Dari data yang diterima Jokowi, pada 2010, tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8 persen.

Kemudian pada 2015 meningkat menjadi 53,3 persen. Diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60 persen.

Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. 

(Baca: Mensos: Tahun 2017, Ketimpangan Desa dan Kota Masih Jadi PR)

"Untuk itu, pada rapat terbatas pada sore hari ini, kita akan membahas percepatan pembangunan desa," ucap Jokowi.

Jokowi melanjutkan, sejak tahun 2015, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada tahun 2015, dialokasikan 20,76 Triliun. Angka itu menjadi 46,98 Triliun pada tahun 2016.

Dan pada tahun 2017 ini, Pemerintah menyalurkan dana desa sebesar 60 triliun.

Jokowi berpesan agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa, terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

(Baca: Fokus Atasi Ketimpangan, Pemerintah Mulai Bahas Anggaran 2018)

Terkait dengan penyaluran, Jokowi mendapatkan laporan bahwa pada tahun anggaran 2016, masih ada 4 kabupaten/ kota yang dana desanya tidak cair dari rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di Pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, ada 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.

"Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa," ucap Jokowi.

Kompas TV Ketimpangan Ekonomi Indonesia Masih Tinggi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com