Menurut Mendikbud, Budaya Baca Indonesia Tertinggal Empat Tahun

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa budaya membaca dan literasi masyarakat Indonesia tertinggal empat tahun dibandingkan dengan negara maju.

"Kemampuan literasi kita jauh tertinggal dengan negara lain. Oleh karena itu, harus kita kejar agar tidak tertinggal lebih jauh lagi," kata Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (22/3/2017).

Ketertinggalan, menurut dia, digambarkan pada siswa SMA kelas 3 (kelas XII) karena kemampuan membaca atau literasinya sama dengan siswa kelas 2 SMP (kelas 8) di sejumlah negara maju.

Bahkan, di sekolah daerah pelosok Indonesia ada siswa hingga mahasiswa masih belum mampu membaca secara lancar dan memahami maknanya.

Oleh karena itu, ia mengemukakan, masalah perbukuan dan literasi sangat mendesak sekaligus harus diluruskan, serta harapannya RUU Sistem Perbukuan segera disahkan.

"Kami telah melakukan serangkaian kegiatan terkait RUU ini di beberapa lokasi, di antaranya kegiatan membaca 16.000 murid di Banyuwangi dan rapat musyawarah perpustakaan nasional di Denpasar," kata mantan Rektor UMM tersebut.

Menurut Muhadjir Effendy, RUU Sistem Perbukuan menjadi pertanda bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya buku dan membaca untuk memperkokoh bangsa menuju Indonesia lebih baik.

Ketertinggalan yang saat ini dialami bangsa Indonesia, dikatakannya, harus dikejar dengan RUU tersebut dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi seluruh wilayah di Indonesia.

Guna mendukung dan mempercepat budaya literasi tersebut, Kemendikbud akan membangun budaya literasi dari wilayah pinggiran, melakukan gerakan literasi dan membaca, membagi buku ke wilayah tertinggal atau daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) hingga waqaf buku.

Hanya saja, Muhadjir Effendy menilai, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan rumit, yakni disparitas antardaerah terlalu jauh. Ada siswa SMA, bahkan mahasiswa tidak bisa merangkai kalimat secara benar atau membuat konstruksi kalimat secara tepat.

Oleh karena itu, ia menyatakan, kebijakan afirmasi harus digencarkan karena kondisi dan wilayah negeri ini berbeda tingkatannya.

"Harapan kami, pada tahun ini persoalan-persoalan disparitas literasi dan kemampuan siswa di seluruh Tanah Air bisa merata dan tuntas," ucap Muhadjir Effendy.

(Endang Sukarelawati/ant)