Dua Program Ini Diyakini Bakal Turunkan Angka Kemiskinan di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka kemiskinan di Indonesia tahun 2018 mendatang, diyakini akan menurun signifikan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, angka kemiskinan akan menurun salah satunya karena keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), semakin banyak.

Ia menyebutkan, saat ini ada 6 juta keluarga penerima PKH.

Dari angka itu, baru 1,2 juta keluarga yang juga menerima BPNT.

Pada akhir tahun 2017, pemerintah berencana menambah jumlah penerima PKH sebanyak 3 juta.

Dengan demikian, total penerima PKH akan menjadi sebanyak 9 juta.

Sementara, pada tahun 2018, pemerintah juga akan menambah penerima BPNT dari 1,2 juta menjadi 10 juta penerima.

"Jika penerima PKH tembus 9 juta dan diintegrasikan dengan BPNT sebanyak 10 juta penerima, angka kemiskinan turun sekitar 1,25 persen (di tahun 2018)," ujar Khofifah, di Kompleks Istana Presiden, Selasa (21/3/2017).

Catatan Badan Pusat Statisik (BPS) per September 2016, penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,70 persen atau 27,76 juta orang.

Sebesar Rp 5,8 triliun untuk PKH dan BPNT

Untuk tambahan 3 juta penerima PKH sendiri, Kemensos mengajukan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun dalam APBN Perubahan 2017.

Angka ini, kata Khofifah, paling rasional setelah disesuaikan dengan kesiapan pendamping hingga ketepatan sasaran.

Demikian pula program BPNT. Kemensos berencana menganggarkan Rp 300 miliar untuk pembentukan e-Waroeng, salah satu infrastruktur program BPNT.

"Hanya Rp 300 miliar karena anggaran intinya sendiri sudah ada. Anggaran Raskin dialokasikan ke BPNT. Pencetakan kartu juga sudah oleh Himbara," ujar Khofifah.

Pengajuan anggaran ini diharapkan lolos di parlemen. 

"Kalau belum ketuk palu, enggak ada yang berani bilang pasti. Ini yang jelas, proses pembahasannya sudah dilakukan. Bagiannya ketuk palu bagian sana," ujar Khofifah.