Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolres Paniai Bantah Tidak Netral dalam Pilkada Intan Jaya

Kompas.com - 19/03/2017, 14:05 WIB
Fabio Maria Lopes Costa

Penulis

PANIAI, KOMPAS.com - Kepala Polres Paniai Ajun Komisaris Besar Leo Nabu membantah anggotanya mendukung salah satu calon kepala dalam pemilihan kepala di Kabupaten Intan Jaya.

Dalam Pilkada Intan Jaya, terjadi pertikaian antara simpatisan para kandidat pada 23 Februari 2017 di Sugapa, ibu kota Intan Jaya. Sebanyak tiga warga meninggal dunia dan 101 warga mengalami luka-luka.

Leo mengatakan, pihaknya dituduh memihak salah satu kandidat karena tak mau mengevakuasi para komisioner Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya dari Sugapa untuk pelaksanaan pleno rekapitulasi suara Pilkada Intan Jaya.

"Apabila kami mengevakuasi para komisioner maka situasi keamanan di Sugapa akan bertambah parah. Sebab, sekitar 20.000 warga telah berkumpul di Sugapa," kata Leo saat dihubungi dari Jayapura, Minggu (19/3/2017).

Menurut Leo, konflik terjadi karena ada oknum penyelenggara yang sengaja mengulur-ulur waktu rekapitulasi. Padahal, rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan distrik telah selesai.

"Seharusnya rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Namun, baru terealisasi sehari kemudian," kata Leo.

Ia menyatakan bahwa situasi di Sugapa telah kondusif pasca-insiden pada 23 Februari lalu. Warga pun telah beraktivitas seperti biasanya.

"Kami masih menyiagakan 100 anggota Brimob dan 75 anggota gabungan Polsek Sugapa dan Polres Paniai. Mereka akan berada di sana hingga tahapan pilkada selesai," kata Leo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com