Golkar Yakin Kasus E-KTP Tak Pengaruhi Elektabilitas Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengungkapan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) memberikan angin kencang kepada Partai Golkar.

Dewan Pembina Golkar pun mengadakan rapat untuk membahas hal itu.

Nama sejumlah politisi Golkar disebut dalam dakwaan kasus E-KTP.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan, seluruh jajaran Golkar akan tetap solid. Hingga kini, menurut Idrus, tidak ada friksi dalam kepengurusan Golkar.

"Sampai pada hari ini tidak ada sama sekali (friksi). Bahkan stakeholder Golkar, kepengurusan partai Golkar dari DPP sampai ke bawah itu solid dan tidak masalah," kata Idrus, di DPP Golkar, Jumat (17/3/2017).

(Baca: Golkar Akan Bela Setya Novanto yang Dilaporkan ke MKD)

Menurut Idrus, stabilitas Golkar tidak terletak pada tokoh tertentu, melainkan pada visi negara kesejahteraan yang dibangun seluruh kader.

Selain itu, Idrus meyakini, disebutnya sejumlah nama kader Golkar dalam dakwaan e-KTP tidak akan berpegaruh pada elektabilitas partai.

"Enggak. Kami punya keyakinan," ujar Idrus.

Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (9/3/2017), Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai Rp 5,9 triliun.

Nama-nama lainnya yang juga disebut dalam dakwaan, yakni Melchias Marchus Mekeng, Chaeruman Harahap, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustokoweni, Markus Nari, hingga Ade Komarudin.

Mereka disebut menerima sejumlah uang terkait proyek e-KTP.

Novanto juga telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) pada Kamis (16/3/2017).

Novanto dinilai telah melakukan kebohongan kepada publik terkait penjelasannya ihwal pertemuan dengan Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.