Jokowi Utus Tiga Menteri untuk Lobi DPR soal RUU Pertembakauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum juga mengambil sikap soal rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang diusulkan DPR.

Sebelum memutuskan, Presiden Joko Widodo menugaskan tiga menteri untuk berdiskusi dengan DPR terkait RUU tersebut. 

Para menteri yang diutus adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Perintah presiden itu disampaikan dalam rapat terbatas yang membahas RUU Pertembakauan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/3/2017).

"Ratas tadi menugaskan menteri-menteri itu untuk melobi DPR, membicarakan solusinya bagaimana," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat.

(Baca: Pemerintah Sudah Satu Suara soal RUU Pertembakauan)

Selain soal penugasan ini, Darmin enggan buka suara mengenai kesimpulan lainnya yang diputuskan dalam rapat. Para menteri lainnya juga bersikap serupa.

"Itu memang enggak ada penjelasan dulu, kata Seskab," ucap Darmin.

Menteri Kesehatan Nila F Moelok juga tidak mau bicara banyak soal kesimpulan rapat.

"Nanti tunggu Presiden deh. Harus Presiden dong kan keputusannya di tangan beliau," ucap Nila.

Namun, Nila menegaskan, Kemenkes tetap pada posisi menolak RUU Pertembakauan ini karena bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

"Oh ya harus (menolak), kalau Kemenkes," ucap Nila.

Sejak diusulkan DPR, RUU Pertembakauan memicu polemik. Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.

(Baca: Pemerintah Akan Bersikap Terkait Polemik RUU Pertembakauan)

Jokowi memiliki waktu hingga 19 Maret 2017 untuk memberikan jawaban kepada DPR apakah RUU ini jadi dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR atau tidak.

Sementara saat membuka ratas tadi, Jokowi meminta RUU Pertembakauan dilihat dari dua aspek.

Pertama, berkaitan dengan kepentingan melindungi rakyat dari gangguan kesehatan, dan melindungi kepentingan masa depan generasi penerus, anak-anak Indonesia.

Sementara, aspek kedua, yakni mengenai keberlangsungan hidup para petani tembakau.