Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Dibicarakan Jokowi, JK dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

Kompas.com - 14/03/2017, 14:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.

Itulah topik yang dibahas Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara berdialog tentang langkah kongkret yang sudah dan masih akan dilaksanakan oleh pemerintah demi mewujudkan pemerataan dan pengurangan kesenjangan itu.

"Ini akan kita tindak lanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang diharapkan mengurangi kesenjangan (sosial ekonomi) yang ada di masyarakat," ujar Jokowi dalam pernyataan persnya.

(baca: Bertemu Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Jokowi Pamer Pertumbuhan Ekonomi)

Pemerintah, lanjut Jokowi, akan melanjutkan pembagian konsesi lahan bukan lagi ke perusahaan besar, melainkan kepada petani, masyarakat adat, koperasi hingga pondok pesantren.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan lahan seluas 12,7 juta hektare untuk dibagikan konsesinya.

Adapun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara telah menyiapkan lahan seluas 9 juta hektare untuk juga dibagi-bagi konsesinya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembuatan sertifikasi lahan.

"Sehingga nantinya rakyat bisa memiliki agunan dalam rangka mengakses ke permodalan di perbankan," ujar Jokowi.

Pengamatan Kompas.com, pimpinan lembaga tinggi negara hadir dalam dialog itu.

Dari DPR RI, Ketua DPR RI Setya Novanto hadir didampingi empat wakilnya, yakni Fachri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto.

Dari MPR RI, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan hadir didampingi empat wakilnya, yakni Oesman Sapta Odang, Hidayat Nurwahid, Mahyudin dan E.E Mangindaan. Dari DPD RI, Ketua DPD RI Mohammad Saleh didampingi wakilnya, yakni Farouk Muhammad dan G.K.R Hemas.

Adapun, pimpinan lembaga tinggi negara lain, yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga hadir lengkap di dalam acara tersebut.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dimulai sekitar pukul 11.20 WIB dan berakhir sekitar pukul 13.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com