Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tokoh Lintas Agama Tanda Tangani Komitmen Anti-perbudakan Modern

Kompas.com - 14/03/2017, 13:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah tokoh lintas agama yang mewakili seluruh agama yang diakui di Indonesia, menandatangani komitmen perlawanan terhadap perbudakan modern yang berkembang di dunia, Selasa (14/3/2017).

Proses penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres.

Kegiatan yang digagas Universitas Paramadina dan Global Freedom Network (GNF) ini dianggap sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap perbudakan modern.

Hal itu juga sesuai dengan rumusan dalam Sustainable Development Goals.

“Terlebih karena melawan perbudakan modern adalah mandat konstitusi Indonesia, dimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 ‘kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’,” kata Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Sementara itu, Chairman of GNF Andrew Forrest berharap, penandatanganan tersebut dapat menginspirasi pemerintah serta para pelaku bisnis untuk bergabung dalam perlawanan terhadap perbudakan modern.

(Baca: Tokoh Lintas Agama Minta Pemerintah Waspadai Perbudakan Modern)

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan menyambut baik keberanian dan keyakinan mereka dalam bekerja sama dalam mengakhiri perbudakan modern,” kata Forrest.

Dalam kesempatan itu, GNF yang baru saja diluncurkan di Indonesia, juga menunjuk seniman Maudy Ayunda sebagai Duta Antiperbudakan Modern.

Sebagai salah satu sosok generasi muda dan seniman yang cukup bersinar, Maudy diharapkan dapat menyebarkan pesan dari aksi tersebut kepada seluruh generasi muda.

Ada pun Wapres Jusuf Kalla menekankan, pentingnya percepatan pembangunan bangsa.

Menurut Kalla, hanya bangsa yang maju yang cenderung lebih cepat mengurangi perbudakan. Untuk diketahui, berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global 2016, 45,8 juta orang di dunia masih hidup dalam perbudakan modern.

Di Indonesia, 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak. Beberapa bentuk perbudakan yang kerap ditemukan di Indonesia seperti perdagangan manusia, kerja paksa dan perbudakan di laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com