Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

17 Duta Besar Dilantik Presiden Jokowi

Kompas.com - 13/03/2017, 14:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk negara-negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017) siang.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 32p Tahun 2017 dan Nomor 35p Tahun 2017 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Setiawan.

Setelah pembacaan keppres, prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan di depan rohaniwan, dengan kitab suci agama masing-masing dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

Acara pun diakhiri dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan dan sesi pengucapan salam.

Adapun, 17 duta besar yang dilantik, yakni :

1. Drs. Hasan Kleib sebagai LBBP RI untuk Swiss, berkedudukan di Permanent Mission of The Republic of Indonesia (PTRI) Jenewa,

2. Drs. Priyo Iswanto sebagai LBBP RI untuk Kolombia, berkedudukan di KBRI Bogota,

3. Mayjen TNI (Purn) Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA, sebagai LBBP RI untuk Republik Islam Afganistan, berkedudukan di KBRI Kabul,

4. Drs. Rahmat Pramono, MA, sebagai LBBP RI untuk Kazakhstan merangkap Tajikistan, berkedudukan di KBRI Astana,

5. Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, sebagai LBBP RI untuk Tunisia, berkedudukan di KBRI Tunis,

6. Drs. Nur Syahrir Rahardjo, sebagai LBBP RI untuk Kerajaan Bahrain, berkedudukan di KBRI Manama,

7. Tantowi Yahya sebagai LBBP RI untuk Selandia Baru merangkap Samoa dan Kerajaan Tonga, berkedudukan di KBRI Wellington,

8. Drs. Darmansjah Djumala, MA, sebagai LBBP RI untuk Austria merangkap Slovenia, berkedudukan di KBRI Wina dan Wakil Tetap untuk PBB,

9. Drs. Sahat Sitorus, sebagai LBBP RI untuk Timor Leste, berkedudukan di KBRI Dili,

10. Drs. Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo, sebagai LBBP RI untuk Australia, berkedudukan di KBRI Canberra,

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com