Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Jangan Sampai Ada Warga DKI Kehilangan Hak Pilih

Kompas.com - 07/03/2017, 16:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak boleh ada warga Jakarta yang kehilangan hak pilihnya dalam Pilkada.

Hal itu menyusul adanya sejumlah permasalahan daftar pemilih di Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama.

Ia menugaskan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono untuk memastikan semua warga tak kehilangan hak pilih.

Sumarsono juga ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

"Sekarang target, saya sampaikan ke Pak Sumarsono jangan ada satu pun warga negara Indonesia di Jakarta yang kehilangan hak pilihnya," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Tjahjo juga meminta agar Sumarsono berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia meyakini KPU juga memiliki sikap yang sama, yaitu ingin mengakomodasi seluruh suara di Ibu Kota.

Tjahjo menyinggung permasalahan yang muncul pada waktu pencoblosan. Sejumlah pemilih telat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pada akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilih.

Waktu pencoblosan dimulai Pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB.

Sementara bagi warga yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum terdaftar dapat menggunakan hak suaranya mulai Pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB.

"Misalnya sibuk, bisa datang ke TPS jam 13.00 lewat 10 menit masa ditolak, enggak boleh kaku, lah. Luwes. Karena kemarin kan gitu kendalanya," kata Tjahjo.

"Apalagi sudah tercantum di DPT, bisa membuktikan e-KTP nya sah, dia warga RT ini, kelurahan ini, kok enggak boleh?" sambungnya.

Sementara itu, Sumarsono mengakui bahwa pada Pilkada Serentak 2017 lalu, permasalahan DPT paling banyak terjadi di DKI Jakarta.

Sumarsono berniat untuk memastikan pada putaran kedua permasalahan yang terjadi kemarin mampu diminimalisasi dan tak terulang kembali.

Salah satu permasalahannya adalah masih ada sekitar 56.000 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Mereka sulit ditemukan tempat tinggalnya karena sebagian tinggal di apartemen atau lokasi-lokasi yang sudah tergusur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com