Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Habibie yang Belum Konfirmasi Hadir di DPR Saat Kunjungan Raja Salman

Kompas.com - 01/03/2017, 20:39 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia turut diundang pada acara penyambutan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kamis (2/3/2017) besok.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, hanya Bacharuddin Jusuf Habibie yang belum memberikan konfirmasi kehadiran.

"Nampaknya semua mantan presiden hadir. Yang belum confirmed Pak Habibie," kata Fahri, seusai sesi potong tumpeng jelang kedatangan Raja Salman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Fahri mengatakan, pihaknya terus menghubungi Habibie secara langsung.

Selain seorang mantan Presiden, lanjut Fahri, Habibie juga merupakan tokoh senior yang kehadirannya amat diharapkan pada acara penting tersebut.

"Kita tahu Beliau adalah tokoh senior. Juga di atas 80 tahun umurnya. Mudah-mudahan bisa hadir," ujar Fahri.

Acara ini juga akan dihadiri ketua umum partai politik serta pejabat di lingkungan eksekutif turut hadir. Undangan juga disebar kepada anggota MPR yang terdiri dari kamar DPR dan DPD. Sekitar 1500 undangan disebar.

Pada setiap undangan, terdapat nomor undangan yang harus ditunjukkan.

"Undangannya enggak boleh yang WA. Harus ada undangan fisik, kalau bisa ada nomornya. Nomornya dicatat oleh Paspampres," kata Fahri.

Kompas TV Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al-Saud akan berkunjung ke DPR. Sejumlah persiapan pun dilakukan untuk menyambut kunjungan Raja Salman. DPR bahkan mendatangkan mikrofon khusus berwarna emas dan kursi berukuran besar untuk menyambut Raja Salman. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Firza Radwitami dan juru kamera Parasian Tambunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com