Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah RI Dapatkan Akses Kekonsuleran untuk Temui Siti Aisyah

Kompas.com - 25/02/2017, 07:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri menyatakan, Pemerintah RI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang ditahan polisi Diraja Malaysia atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

Korban adalah kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.  

"Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Malaysia kepada Menlu RI (Retno LP Marsudi), melalui sambungan telepon pada Jumat (24/2/2017) malam waktu Sydney," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI Muhammad Iqbal, Jumat (24/2/2016) malam, melalui keterangan tertulis.

Menurut Iqbal, akses akan diberikan pada hari ini, Sabtu (25/2/2017) pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Menyusul hal tersebut, Menlu Retno telah memerintahkan KBRI Malaysia untuk menggunakan akses itu sebaik mungkin.

(Baca: Belum Ada Tukar Informasi Kepolisian Malaysia dengan Polri soal Siti Aisyah)

Menurut rencana, Tim Perlindungan WNI bersama pengacara akan segera berkunjung ke Kepolisian Cyberjaya, Sabtu.

"Akses kekonsuleran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi secara fisik status kewarganegaraan SA, memastikan kondisinya, dan mendapatkan informasi awal dari SA dalam rangka pendampingan hukum lebih lanjut," ujar Iqbal.

Sebelumnya, hingga Kamis (23/2/2017) malam, Menlu Retno masih berupaya agar KBRI Malaysia mendapatkan akses kekonsuleran untuk bertemu Siti Aisyah.

Kepolisian Diraja Malaysia telah merilis bahwa Kim Jong Nam dibunuh dengan menggunakan racun saraf S2 Diisprophylaminoethyl methyphosphonothiolate (VX).

Racun itu dikategorikan sebagai senjata pembunuh massal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

(Baca: Nasib Siti Aisyah Akan Ditentukan Setelah Masa Penahanan Maksimal 21 Hari)

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka pasca-pembunuhan. Bukti penggunaan racun tersebut diketahui setelah salah seorang tersangka terkena dampak bahan kimia pemusnah massal VX.

Namun, aparat kepolisian Malaysia tak merinci dan menyebut siapa tersangka yang dimaksud.

Kompas TV Sikap pemerintah Korea Utara yang menolak hasil otopsi dan meminta agar jenazah Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un telah menyulut ketegangan diplomatik antara Pyongyang dengan Kuala Lumpur. Kelompok pemuda partai berkuasa Malaysia (UMNO) pun menggelar protes di depan kedutaan Korea Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com