Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Siti Aisyah, Malaysia Minta RI Tunggu Investigasi

Kompas.com - 23/02/2017, 17:31 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI hingga kini belum bisa menemui Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang menjadi tersangka pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. 

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Zahrain Mohamed Hashim meminta Pemerintah Indonesia untuk menunggu investigasi polisi.

Dia memastikan pada saatnya, perwakilan Pemerintah Indonesia akan dipertemukan dengan Siti.

"Kita harus berikan polisi Malaysia waktu untuk teruskan investigasi. Saya percaya dan yakin kasus ini akan selesai dengan baik," ujar Zahrain di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta, Rabu (23/2/2017).

(Baca: Menaker Harap Siti Aisyah Segera Dapat Akses Kekonsuleran)

Zahrain mengapresiasi pernyataan Polri yang menghargai proses hukum di Malaysia. Ia memastikan kepolisian Malaysia dan intelijen bekerja maksimal dalam kasus ini.

"Ini high profile case, sekurang-kurangnya mereka pahami," kata Zahrain.

Zaharain menjelaskan, dalam hukum Malaysia diatur bahwa tahanan terisolasi selama 21 hari dalam proses investigasi.

Dalam masa tersebut, terduga pelaku tidak boleh ditemui pihak luar. Jadi, kata dia, ketentuan itu tak hanya berlaku pada kasus Siti, tetapi juga kasus lain.

"Indonesia tahu kedaulatan dan ketentuan perkara di Malaysia, polisi kita profesional dan juga bekerja di Intepol," kata Zahrain.

"Beri polisi waktu untuk investigasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, upaya untuk mendapatkan akses kekonsuleran kepada Malaysia terus dilakukan.

Bahkan permohonan itu disampaikan hingga beberapa kali. Pertama kalinya saat baru mendengar soal penangkapan Siti.

(Baca: Jokowi Pastikan Pendampingan Hukum Siti Aisyah di Malaysia)

Permohonan yang sama disampaikan kembali ketika Retno menggelar pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Vietnam, 20 Februari 2017 lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com