Restrukturisasi dan Gelar TNI

Oleh: Al Araf

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, 12 Januari 2017, menyampaikan dan memerintahkan kepada beberapa menteri, Panglima TNI, dan Kepala Polri agar postur pertahanan dan gelar pasukan TNI fokus untuk disebar dan dibangun di wilayah pinggiran, wilayah perbatasan dan kawasan timur Indonesia (Kompas, 13/1/2017).

Presiden mengatakan bahwa postur dan gelar kekuatan TNI juga penting memperhatikan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Sikap politik Presiden Jokowi yang menginginkan adanya perubahan postur dan gelar kekuatan TNI yang tidak lagi Jawa sentris dan perlu memperhatikan wilayah luar serta perbatasan merupakan sesuatu yang positif. Perintah Presiden sudah selayaknya dipatuhi dan ditindaklanjuti oleh menteri pertahanan dan Panglima TNI untuk segera melakukan restrukturisasi postur dan gelar kekuatan TNI.

Sejarah TNI

Dalam rentang panjang sejarah TNI, postur dan gelar kekuatan TNI memang tidak bisa dilepaskan dari peran, fungsi, dan persepsi ancaman yang berkembang. Sejarah peran politik militer dan dominasi persepsi ancaman internal oleh militer secara langsung atau tidak langsung telah memengaruhi postur dan  gelar kekuatan TNI.

Pada masa awal kemerdekaan, struktur dan organisasi TNI memang belum memiliki bentuk ideal. Pada masa ini, orientasi pembangunan angkatan perang adalah membentuk kesatuan-kesatuan yang lebih tertata dan terorganisasi. Salah satu program dan agenda reorganisasi militer pada 1947-1948 dikenal dengan nama program Re Ra (Reorganisasi/Rekonstruksi dan Rasionalisasi) angkatan perang. Di bawah pemerintahan PM Mohammad Hatta program ini diformalkan dan dijalankan  (Ulf Sundhaussen, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI, LP3ES, 1982, dan lihat juga Yahya Muhaimin, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Gadjah Mada University Press, 1982).

Meski demikian, program Re Ra ini mendapatkan kritik dan protes karena dianggap tak mengakomodasi sebagian kelompok, di antaranya kelompok laskar-laskar rakyat. Apalagi keberpihakan prajurit kepada partai-partai politik di masa Orde Lama telah menimbulkan konflik internal. Alhasil, kondisi politik memanas pada 1948, khususnya di Madiun (MC Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 2005).

Pada masa Orde Lama, orientasi postur dan gelar kekuatan militer lebih dominan ditunjukkan untuk menghadapi berbagai gejolak di daerah seperti menghadapi masalah PRRI/Permesta, DI/TII, dan lainnya. Meski pada awal-awal kemerdekaan, orientasi angkatan bersenjata juga ditunjukkan untuk menghadapi aksi agresi militer Belanda 1 dan 2.

Dinamika orientasi postur dan gelar kekuatan militer secara masif berubah pada masa pemerintahan Orde Baru. Di bawah rezim politik otoritarian, orientasi postur dan gelar kekuatan militer diperkuat dan dipermanenkan untuk menopang rezim politik Soeharto. Di masa ini, Soeharto melakukan politisasi militer dengan menjadikan militer salah satu kekuatan politik yang menyangga kekuasaannya.

Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI), militer kemudian terlibat dalam kehidupan sosial dan politik. Meski wajah politik militer sudah terlihat sejak masa Orde Lama, secara masif keterlibatan militer dalam politik nyata terlihat dan dominan pada masa pemerintahan Orde Baru. Peran politik militer itu berdampak terhadap pembangunan postur dan gelar kekuatan ABRI khususnya Angkatan Darat yang memiliki jangkauan hingga ke desa dan strukturnya mengikuti struktur pemerintahan sipil yang di kenal dengan nama struktur komando teritorial (koter).

Meski cikal bakal koter ada pada masa Orde Lama, fungsi koter sebagai struktur yang menunjang peran politik ABRI baru dipermanenkan dan diperkuat pada masa Orde Baru. Jangkauan struktur koter dapat mendistribusikan peran politik ABRI di daerah, juga menjalankan kontrol terhadap masyarakat. Koter kerap digunakan sebagai instrumen merepresi masyarakat yang menentang rezim Soeharto. Hierarki koter sampai ke kecamatan dan memiliki babinsa di level terbawah.  Dengan memandang persepsi ancaman lebih melihat ke dalam yang menjadikan kelompok masyarakat yang kritis terhadap rezim Soeharto adalah ancaman terhadap keamanan nasional, dengan sendirinya orientasi postur dan gelar kekuatan ABRI terkonsentrasi untuk berpolitik dan terkesan Jawa Sentris sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi.

Pada masa itu, secara umum orientasi postur dan gelar kekuatan militer lebih banyak ditujukan dan diorientasikan inward looking bukan outward looking dengan dominannya persepsi ancaman internal. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan terlibatnya militer dalam kehidupan politik. Konsekuensinya bangunan untuk menciptakan tentara yang kuat, profesional, dan modern sulit dilakukan.

Reformasi

Ketika doktrin Dwi Fungsi ABRI, yang jadi pijakan dasar militer berpolitik sudah dihapus pada masa reformasi, sepantasnya postur dan gelar kekuatan TNI yang memiliki dimensi politik direstrukturisasi dan direfungsionalisasi. Salah satu agenda utama yang penting dan perlu dilakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi koter. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebenarnya mensyaratkan otoritas politik melakukan restrukturisasi koter. Penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU TNI menyatakan, dalam pelaksanaan penggelaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan penggelarannya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintahan.

Pada hakikatnya, pada masa reformasi ini, perubahan postur dan gelar kekuatan TNI dilakukan sesuai fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 dan UU TNI No 34/2004. Dengan meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara, sesungguhnya TNI sedang dibangun menjadi organisasi militer yang profesional yang dididik, dilatih, dibina, dan dipersiapkan untuk perang sesuai dengan hakikat atau raison d' etre atau prinsip utama dari militer itu sendiri (Samuel Huntington, "New Contingencies, Old Roles", Joint Forces Quarterly, 1993).