Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Dugaan Politik Uang di Banten, Polri Tunggu Verifikasi Panwas

Kompas.com - 16/02/2017, 13:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta masyarakat segera melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada panitia pengawas.

Salah satu contohnya yaitu temuan dugaaan politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon di Banten.

Boy mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menangani secara hukum kasus tersebut.

"Kami perlu lihat hasil verifikasinya. Apakah berkaitan dengan timses salah satu calon," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Boy mengatakan, pengawas pemilu harus cermat melihat masalah tersebut. Jangan sampai kondisinya malah merugikan pihak yang tidak melakukannya.

Panwas harus terlebih dulu memaatikan bahwa politik uang yang ditemukan itu benar-benar dilakukan pasangan calon yang dituduhkan tersebut.

"Atau pihak yang sengaja seolah timses salah satu paslon, padahal niatnya menjatuhkan. Panwas punya otoritas di sana untuk menentukan," kata Boy.

Boy mengatakan, hasil penetapan panwas tersebut akan menjadi dasar untuk membuat laporan jika ditemukan indikasi pidana.

Sebelumnya, melalui video conference di kantor Kemendagri, Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya menemukan dugaan politik uang dalam Pilkada Banten yang berlangsung sebelum pemungutan suara berlangsung.

"Pelanggaran tadi malam. Ada satu kubu membagikan sembako dengan gambar salah satu paslon," kata Sigit, Rabu (15/2/2017).

(Baca: Ditemukan Pembagian Sembako Jelang Pemungutan Suara di Banten)

Sigit menuturkan, saat ini temuan tersebut sedang diproses oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Banten.

Selain sembako, Sigit menyebutkan, terjadi pembagian mukena di Kabupaten Lebak. Menurut Sigit, polisi masih belum bisa mengidentifikasi pelaku.

Kompas TV Dari Pilgub Banten, ketua tim pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief, Ahmad Basarah, optimistis suara untuk Rano-Embay akan unggul. Hal itu berdasarkan real count KPUD Banten dan tim hitung cepat PDIP-Nasdem, hingga Rabu sore (15/2). Menurut Basarah, dari hasil real count KPUD Banten, suara untuk Rano-Embay mencapai 59,1%. Unggul dari suara pasangan Wahidin Halim- Andika Hazrumy, yang sebesar 40,8%. Basarah menginstruksikan kepada seluruh tim pemenangan Rano-Embay untuk tetap mengikuti dan mengawal hasil hitung manual KPUD Banten. Ia pun menyatakan siap bertarung di Mahkamah Konstitusi, jika selisih suara dari hasil hitung manual KPU di bawah 1%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com