Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi "Quick Count", KPU Minta Masyarakat Tunggu Rekap KPUD

Kompas.com - 15/02/2017, 19:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan penghitungan cepat atau quick count. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil penghitungan KPU Daerah masing-masing.

Imbauan ini disampaikan KPU guna memberikan kepastian hasil perolehan suara pasangan calon yang bersaing dan menghindari kebingungan.

"Masyarakat harus tahu yang harus ditunggu dan dijadikan hasil sah dan patokan semua pihak itu adalah yang ditetapkan manual oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Kita tunggu saja sesuai jadwal, KPU punya kapan direkap di kecamatan, di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Juri di kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

Menurut Juri, penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga tidak bisa dijadikan patokan yang valid meskipun masing-masing lembaga juga menyebutkan hasil penghitungan sudah lebih dari 50 persen rampung.

"Karena itu, hanya beberapa TPS dengan menggunakan metode ilmiah mereka mampu memotret," kata Juri.

Menurut Juri, saat ini pihaknya masih memasukkan hasil perolehan suara yang tercatat di formulir C1. Nantinya, masyarakat juga bisa melihat melalui situs hitung (situng) di laman www.kpu.go.id.

"Walaupun tidak secepat quick count diumumkan hasil KPU karena karus bertingkat bertahap, tetapi setiap tingkat masyarakat bisa melihat dan menghitung dan menjumlah dan mengalkulasi," kata dia.

Secara serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan di 101 daerah. Rinciannya, tujuh provinsi akan menggelar pilgub, serta 18 kota dan 76 kabupaten.

Kompas TV Sebanyak 250 personel Brimob Polda Kalimantan Timur tiba di Gorontalo. Pasukan ini akan menjadi satuan pemukul jika terjadi kekacauan saat pilkada serentak berlangsung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com