Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Konflik Pilkada di Daerah Teralihkan Isu Pilkada Jakarta

Kompas.com - 09/02/2017, 17:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu Abdul Ghofur menilai, sejumlah daerah yang rawan konflik dalam penyelenggaraan pilkada 2017 perlu menjadi perhatian.

Tiga dari sejumlah daerah yang paling rawan konflik, di antaranya adalah Aceh, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Ghofur, antisipasi kerawanan konflik di tiga daerah tersebut kurang dapat perhatian publik lantaran tertutup dengan dinamika pilkada di DKI Jakarta.

"Konflik kekerasan ini tertutup dengan soal-soal pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta," kata Ghofur dalam diskusi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

"Jadi ini saya kira isu menarik untuk didiskusikan. Saya berharap, daerah-daerah di Aceh, Papua, dan Papua Barat mendapatkan perhatian dari sisi konflik," ucapnya.

Menurut Ghofur, tren konflik kekerasan selama penyelenggaraan pilkada berangsur menurun sejak 2009 hingga pilkada serentak periode pertama, yakni 2015.

Tetapi pada pilkada serentak periode kedua, yakni 2017, Bawaslu memperkirakan angka konflik kekerasan akan meningkat.

"Jadi pada 2015 itu cenderung turun sekali, tapi 2017 ini menyimpan potensi yang cukup tinggi berdasarkan pengamatan kami," kata dia.

Misalnya, di Aceh. Ada sejumlah wilayah yang kali ini menggelar pilkada serentak dan berpotensi muncul konflik kekerasan, yakni di Kabupaten/Kota Pidie, Aceh Utara, Bireun, dan Aceh Timur.

Empat wilayah ini, kata Ghofur, perlu diwaspadai karena merupakan basis wilayah mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Ghofur mengatakan, pihaknya sudah menerima sejumlah laporan intimidasi terkait pelaksanaan pilkada di Aceh.

"Sempat terjadi penembakan terhadap mobil pasangan calon tertentu dan diduga dilakukan oleh pasangan calon tertentu juga. Selain itu, adanya kelompok sipil bersenjata (KSB)," kata dia.

(Baca juga: Jelang Pilkada, Kerawanan Jakarta Meningkat, Aceh Menurun)

Sementara di Papua dan Papua Barat, ada 11 wilayah akan menggelar pemilihan bupati. Berdasarkan catatan Bawaslu, kata Ghofur, ada sejumlah daerah yang rawan konflik kekerasan, yakni Kabupaten/Kota Tolikara, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Jayapura, dan Yapen.

Ghofur mencontohkan pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 di Tolikara. Saat itu, ada 29 orang tewas lantaran konflik antar pendukung pasangan calon.

"Antar-pasangan calon pendukung perang. Dan ini menurut catatan kami ada rivalitas antara pasangan dua calon," kata dia.

Kompas TV Ingin Pilkada Makin Mutakhir, Kemendagri Adakan Rakornas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com