Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: "Trump Effect" Perlu Diantisipasi di Indonesia

Kompas.com - 25/01/2017, 13:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan baru yang diterapkan Presiden ke-45 Amerika Serikat, Donald Trump diprediksi akan berdampak besar bagi situasi dalam negeri di negara lainnya.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, dampak kebijakan Trump ke Indonesia merupakan satu hal yang perlu diantisipasi ke depan.

"Yang juga menjadi perhatian bersama kita, yakni dampak situasi regional, ada Donald Trump effect. Kebijakan ini kalau diterapkan, akan menimbulkan perubahan signifikan bagi dunia," ujar Tito di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tito mengatakan, Trump menerapkan kebijakan tertutup dan memproteksi ekonomi dalam negeri.

Ada kecenderungan Trump ingin mengurangi kerja sama dengan negara lain dan mengoptimalkan potensi di negara AS.

Hal ini, menurut Tito, akan berdampak langsung ke perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Kebijakan ekonomi yang mengutamakan perlindungan, dampaknya dia tidak begitu suka perdagangan bebas. Termasuk investasi luar negeri," kata Tito.

Hal lain yang perlu diwaspadai, yaitu sikap Trump yang condong ke demokrasi liberal. Ia khawatir kebijakan tersebut mendorong rezim otoriter dan justru menimbulkan konflik baru.

Gelombang demokrasi, kata Tito, bisa berhenti jika kebijakan ini diberlakukan. Selain itu, ada juga kebijakannya untuk menekan kelompok radikal Islam.

"Ini akan berpengaruh ke Indonesia dengan penduduk muslim terbesar," kata Tito.

Kompas TV Demo Tolak Trump Rusuh, 200-an Orang Ditangkap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com