Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Menkumham soal Perbedaan Data WNA China di Indonesia

Kompas.com - 20/01/2017, 08:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM mengakui adanya perbedaan data antarkementerian terkait jumlah warga negara Asing (WNA) dari China yang masuk ke Indonesia.

Menurut Menkumham Yasonna Laoly, hal itu dikarenakan adanya perbedaan model pendataan yang dilakukan.

Data Kemenkumham per 1 Januari hingga 18 Desember 2016, terdapat sejumlah 27.265 transaksi Izin Tinggal Sementara (ITAS) yang diberikan untuk WNA dari China.

"Transaksi dalam artian ITAS, bisa satu orang yang bekerja, tapi membawa juga keluarganya. Misalnya bawa anak kalau dia manajer," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja, terdapat sebanyak 21.271 WNA asal China menurut data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Adapun jumlah transaksi dokumen ITAS untuk WNA dari China mencapai 31.030 dokumen.

Yasonna menjelaskan, jika ada seseorang yang memiliki ITAS lalu sering keluar-masuk Indonesia, maka perjalanannya akan dihitung sebagai transaksi imigrasi.

"Ini kami jelaskan agar publik tahu, kenapa IMTA yang dikeluarkan Kemenaker dengan data tranksaksi ITAS kami," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.

Perbedaan juga terjadi terhadap data Direktorat Jenderal Imigrasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Dirjen Imigrasi, jumlah total WNA yang masuk ke Indonesia per 2016 sebanyak 8.974.141 orang. Sedangkan data BPS sejumlah 9.403.000 orang.

"Ada kelebihan 500 ribu data wisatawan dari data BPS. Ini karena cara penghitungannya berbeda. Ini dihitung WNI kerja di luar, pas pulang dihitung juga," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar ke depannya data antarkementerian/lembaga terkait jumlah WNA keluar-masuk akan disinergikan.

"Kami akan bangun sistem informasi yang terpadu, transparan, serta mencoba mengintegrasikan data dengan Kemenpar dan Kemenaker," ujarnya.

Kompas TV Polisi Klarifikasi Isu Keberadaan Ribuan TKA Tiongkok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com