Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menristekdikti Ajak Mendikbud Diskusi soal Surat Edaran UN SMA

Kompas.com - 19/01/2017, 20:37 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Muhammad Nasir akan berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait surat edaran (SE) Ujian Nasional (UN) 2017.

Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud mengizinkan siswa SMA memilih sendiri satu mata pelajaran yang diujikan di UN.

Satu mata pelajaran itu di luar tiga mata pelajaran wajib yang diujikan, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

"Iya. Nanti kami akan diskusikan apakah itu sudah putusan. Kalau putusan nanti kaitannya dengan kami dalam menerima mahasiswa baru apakah perlu mempertimbangkan UN lagi kan," ujar Nasir, di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017).

Menurut Nasir, kebijakan tersebut bisa berdampak pada proses penerimaan mahasiswa.

Sebab, bisa saja antara mata pelajaran yang dipilih siswa untuk UN yang diikutinya tidak berkaitan dengan kakultas yang dipilih.

"Misalnya, saya memilih salah satu yang paling saya kuasai adalah Biologi dengan harapan nanti saya lulus bisa masuk Fakultas Kedokteran, padahal saya enggak masuk kedokteran, tapi saya pengennya masuk Fakultas Teknik. Nanti dinilai pendidikan fisikanya enggak ada, kimianya enggak ada. Ini enggak nyambung nanti akan terjadi cross (ketidaksinambungan)," papar Nasir.

Dikutip dari bali.tribunnews.com, Kemdikbud telah mengeluarkan surat edaran terkait Ujian Nasional (UN) 2017.

Khusus untuk siswa SMA, mereka bisa memilih sendiri satu mata pelajaran yang diujikan di UN.

Menurut keterangan dari situs resmi Kemdikbud, Rabu (18/1/2017), ada mata pelajaran yang bisa dipilih oleh siswa.

Tetapi, siswa masih tetap mengerjakan mata pelajaran wajib yakni Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Adapun mata pelajaran tambahan lainnya bisa dipilih sendiri oleh siswa.

Untuk siswa jurusan IPS, mereka bisa memilih antara lain Geografi, Sosiologi, atau Ekonomi.

Kemudian, untuk siswa IPA, mereka bisa memilih antara lain Fisika, Kimia, atau Biologi. Selanjutnya adalah jurusan bahasa, mereka bisa memilih antara Antropologi, Sastra Indonesia, dan bahasa asing (Mandarin, Jepang, Arab, Jerman, atau Perancis).

Surat edaran itu ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud Totok Suprayitno pada 11 Januari 2017.

Mendikbud, Muhadjir Effendy, menjelaskan aturan memilih sendiri mata pelajaran yang diujikan itu dilakukan agar siswa lebih fokus pada pendalaman materi di mata pelajaran perminatan.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com