Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAU Evaluasi Rencana Pembelian Heli AgustaWestland

Kompas.com - 18/01/2017, 13:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji akan mengevaluasi rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW101 yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu.

"AgustaWestland ini sudah ada pada perencanaan sebelumnya. Namun, saya akan evaluasi dulu," ujar Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Soal jadi atau tidaknya helikopter tersebut dibeli, lanjut Hadi, hal itu bergantung pada hasil evaluasi nantinya.

"Itu kan tim, tidak bisa dari beberapa orang saja. Tim melihat beberapa aspek," ujar Hadi.

Rabu siang, Hadi resmi menjabat KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriyatna yang sudah memasuki masa pensiun.

Jabatan baru itu melalui prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, usai sempat ditolak rencana pembeliannya oleh Presiden Jokowi pada 2015 silam, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland asal Inggris.

KSAU pada saat itu, Marsekal Agus Supriyatna, berargumen, yang ditolak Presiden itu adalah heli AW101 untuk VVIP.

Sementara itu, yang direncanakan dibeli ini difungsikan untuk pasukan tempur dan SAR.

"Sudah sesuai kajian TNI AU," ujar Agus di Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Akhirnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memutuskan tetap membatalkan rencana pembelian itu.

Panglima TNI juga menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki apakah ada kesalahan dalam proses perencanaan pembelian itu.

"Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi. (Jika ada oknum yang menyalahi prosedur), pasti dihukum," ujar Gatot di Jakarta, Rabu (28/12/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com