Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Orang Tertarik Gabung Hanura karena Bukan Partai Keluarga

Kompas.com - 06/01/2017, 11:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Masuknya Oesman Sapta Odang ke Partai Hanura, bahkan hingga terpilih menjadi ketua umum, diyakini akan memberikan keuntungan bagi partai yang berdiri sejak 2006 tersebut.

Menurut Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, ada banyak kader partai Hanura yang baru bergabung turut mengajukan diri untuk menjadi pengurus.

Namun, Wiranto memahami bahwa tidak semua yang mengajukan diri menjadi pengurus akan ditampungnya.

"Memang banyak yang ajukan diri ke saya dan Pak Oesman Sapta untuk menjadi pengurus. Tapi orientasi kami adalah orang yang bisa bekerja, bukan yang mau bekerja," kata Wiranto di TCT Tower, Jakarta, Kamis (5/1/2017)‎ malam.

Tingginya animo masyarakat yang hendak bergabung ke Hanura, kata Wiranto, tak lepas dari tradisi yang dibangunnya.

Wiranto mengaku sejak awal Hanura berdiri selalu berupaya menghindarkan menjadi partai dinasti.

"Mereka tertarik karena Hanura bukan partai milik pribadi, bukan partai keluarga dan bukan partai dinasti. Di Hanura tidak ada family saya (jadi pengurus)," tuturnya.

Karena komitmen tidak menjadikan Hanura sebagai dinasti politik, sehingga kata Wiranto semua orang berpeluang untuk memimpin partai tersebut.

Wiranto pun mencontohkan Oesman Sapta yang terbukti terpilih untuk menggantikannya sebagai ketua umum Partai Hanura.

"Siapa pun punya kualitas, nanti bisa memimpin partai ini," kata Wiranto.

(Muhammad Zulfikar/Tribunnews.com)

__

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Wiranto: Hanura Bukan Partai Milik Keluarga

Kompas TV Kantor DPW Hanura Gorontalo Dilempari Batu



Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com