Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersih dari Korupsi dan Narkoba Jadi Fokus TNI pada 2017

Kompas.com - 04/01/2017, 06:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak jajarannya untuk fokus pada bersih-bersih di tubuh TNI dari praktik korupsi. Korupsi dinilai dapat menghambat kemajuan dan pembangunan TNI.

"Kita harus melindungi TNI, melindungi prajurit dari kelakuan oknum pejabat TNI yang korup," kata Gatot seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (3/1/2017).

Ia pun memerintahkan Inspektur Jenderal TNI dan POM TNI untuk membentuk tim yang berfungsi membersihkan TNI dari korupsi.

(Baca: Terbukti Korupsi 12 Juta Dollar AS, Brigjen Teddy Divonis Seumur Hidup)

Gatot menyampaikan, kemajuan dan pembangunan TNI akan terhambat jika ada oknum yang tersangkut kasus korupsi.

Menurut Gatot, jajaran TNI yang kerap tersandung kasus korupsi pastilah oknum pejabat yang memiliki wewenang, bukan prajurit lapangan.

Selain korupsi, Gatot juga menyoroti persoalan narkoba. Panglima mengingatkan seluruh anak buahnya agar tak menyentuh narkoba.

Gatot tak segan bakal memecat tentara yang kedapatan bersentuhan dengan narkoba, baik sebagai pengguna apalagi pengedar. 

"Kepada prajurit TNI yang terlibat masalah Narkoba, tidak ada ampun lagi. Apabila terkena Narkoba, maka tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI, hukumannya dipecat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 62,” tutur pria kelahiran 13 Maret 1960 itu.

Di samping itu, Gatot juga mengingatkan para prajurit bahwa tantangan pada 2017 akan semakin kompleks.

Salah satunya akibat penggunaan media sosial yang semakin masif dan bisa menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia meminta jajarannya agar lebih cerdas dan selektif dalam memilah berita sehingga tidak terpengaruh oleh berita yang tidak benar.

(Baca: TNI Imbau Masyarakat Lebih Hati-Hati Menyikapi Informasi di Media Sosial)

"Penyebaran informasi dan berita-berita bohong (HOAX) melalui media sosial juga dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dan munculnya radikalisme,” kata Gatot.

“Jangan mudah percaya terhadap berita bohong tersebut. Percayalah kepada Komandan Satuanmu masing-masing,” sambungnya.

Kompas TV Brigjen Teddy Terbukti Korupsi 12 Juta Dollar AS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com