Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Ada Kampanye Masif untuk Penggunaan Medsos yang Positif

Kompas.com - 29/12/2016, 15:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menciptakan gerakan yang masif untuk melakukan literasi dan edukasi bagi masyarakat dalam menggunakan internet dan media sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai antisipasi perkembangan media sosial di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12/2016).

"Gerakan ini penting mengajak netizen untuk ikut mengampanyekan bagaimana berkomunikasi melalui media sosial yang baik beretika, positif, produktif, yang berbasis nilai budaya kita," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Geleng-geleng Kepala saat Buka Medsos)

Jokowi memaparkan, pengguna aktif internet di Indonesia terdata 52 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 132 juta. 

Dari jumlah itu, 129 Juta penduduk Indonesia memiliki dan aktif menggunakan akun media sosial.

Mereka mengakses internet rata-rata selama 3,5 jam per hari melalui telepon genggam.

"Oleh sebab itu perkembangan teknologi informasi yg pesat itu harus betul-betul kita arahkan, kita manfaatkan ke arah positif, ke arah untuk kemajuan bangsa kita," kata Jokowi.

Misalnya, kata dia, internet bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, optimisme, kerja keras, integritas, kejujuran, toleransi, perdamaian, solidaritas dan kebangsaan.

Media sosial juga bisa dikembangkan ke arah produktif, mendorong kreativitas dan inovasi serta peningkatan kesejahteraan masyakarat.

Namun, lanjut Jokowi, harus disadari bahwa teknologi informasi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba, dan memecah belah di media sosial.

(Baca: Jokowi Minta Penegakan Hukum Tegas kepada Penyebar Kebencian di Medsos)

Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan kasar atau mengandung fitnah dan provokatif.

"Dan kita lihat bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita, dan oleh sebab itu jangan habikan energi untuk hal-hal seperti ini. Oleh karena itu saya minta penegakan hukum harus tegas, keras untuk hal ini," tambah Jokowi.

Hadir dalam ratas ini Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin dan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Ari Dono.

Hadir juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan sejumlah menteri lainnya.

Kompas TV Polisi Minta Masyarakat Hati-hati Gunakan Media Sosial

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com