Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal TKA Ilegal China, Pemerintah Diminta Tak Fokus pada Jumlah

Kompas.com - 27/12/2016, 10:10 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengenai isu "serbuan" tenaga kerja asing (TKA) asal China, pemerintah diminta lebih fokus dalam mencari jalan penyesaian dan solusi, ketimbang memperdebatkan soal jumlah.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX Saleh Partaonan Daulay, perdebatan mengenai angka bisa dilengkapi belakangan.

"Persoalan TKA ilegal ini menurut saya lebih fokus jika diarahkan pada upaya penyelesaian dan solusi. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mencari jalan keluarnya," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12/2016).

Saleh menduga, pihak yang menyebarkan isu 10 juta TKA ilegal China sesungguhnya tak memiliki niat buruk. Mereka dianggap bisa saja menyampaikan informasi tersebut agar pemerintah lebih waspada dan berhati-hati.

Namun, ia memahami dan sepakat dengan pendapat pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, bahwa isu angka TKA ilegal yang mencapai 10 juta adalah angka yang amat dibesar-besarkan.

(Baca: Penjelasan Jokowi soal Tenaga Kerja China di Indonesia)

Angka fantastis itu dikhawatirkan akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat.

"Jumlah TKA ilegal itu memang kelihatannya tidak mencapai angka itu. Data itu yang saya kira perlu dipastikan dan disampaikan ke masyarakat," kata politisi PAN tersebut.

Isu "serbuan" TKI ilegal asal China sebelumnya juga sudah dibantah pihak kepolisian. Polri kini tengah menelusuri siapa penyebar isu tersebut, terutama yang beredar luas di media massa dan media sosial.

(Baca: Polri Telusuri Penyebar Isu "Serbuan" Tenaga Kerja China ke Indonesia)

Kompas TV Salahi Dokumen, 6 WNA Tiongkok Dideportasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com