Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Ingatkan Pemerintah Upaya Pemberantasan Terorisme Harus Persuasif

Kompas.com - 29/11/2016, 23:31 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA. KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Maman Imanulhaq berpendapat, pemerintah harus mengedepankan upaya persuasif untuk mencegah berkembangnya ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila.

Dengan demikian, upaya pemberantasan terorisme tidak dimaknai pengekangan terhadap kebebasan berekspresi oleh masyarakat.

"Di satu sisi kita tidak ingin NKRI dan Pancasila ini diinjak-injak oleh beberapa oknum. Tetapi kita tidak mau juga ada hak mereka sebagai warga negara untuk dibungkam oleh aparat," ujar Maman, usai konferensi pers Hasil Halaqoh Ulama Rakyat DPP PKB, di Kemayoran, Selasa (29/11/2016).

Menurut Maman, langkah ini juga harus dilakukan segera dan konsisten. Hal itu untuk mencegah lebih banyak lagi masyarakat yang ikut menjadi bagian kelompok radikal.

Ia menjelaskan, terorisme selalu berawal dari ajaran radikalisme dan puritanisme.

"Puritanisme itu mereka yang terus memakai satu teks keagamaan untuk menyebarkan kebencian," kata dia.

Dengan cara itu, lanjut dia, kelompok radikal terus melakukan hate speech atau ujaran kebencian dan mengadu domba. Mereka mencoba melemahkan pemerintah yang sah.

"Dan itu belum ada tindakan (dari pemerintah)," kata dia.

Ia menambahkan, ketika mereka dibiarkan merajalela melalui media sosial seperti YouTube dan sebagainya, berkembanglah pemahaman radikalisme yang salah itu di berbagai tempat.

"Tiba-tiba anak muda yang terpengaruh oleh itu, mereka berani melakukan pembangkangan-pembangkangan sosial termasuk, kepada orang tuanya. Dan itu dibiarkan oleh aparat lalu timbul terorisme seperti yang terjadi di Majalengka," kata Maman.

Maman mengungkapkan, hal itu juga terjadi terhadap salah seorang tetangganya.

"Dia orang baik baik tapi karena terpengaruh dengan mimbar-mimbar kebencian itu akhirnya dia menjadi jaringan teroris internasional," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com