Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal BLT, Djarot Cerita Waktu Kecil Dia Menjual Layangan

Kompas.com - 29/11/2016, 19:12 WIB
Nibras Nada Nailufar

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat kampanye di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (29/11/2016), calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, sempat ditanya warga soal bantuan langsung tunai (BLT) yang jadi program andalan kedua lawannya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Anies Baswedan.

Djarot menjawab bahwa sejumlah programnya bersama pasangannya Basuki Thajaha Purnama atau Ahok lebih bermanfaat ketimbang BLT. Program itu antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan besaran hingga Rp 600 ribu tiap bulan. Anak-anak sekolah juga digratiskan naik Transjakarta.

Djarot juga menyebut operasi pasar dan BPJS Kesehatan yang preminya dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Itu nilainya lebih besar dari BLT, masyarakat jangan dikasih yang instan-instan, nanti mereka mengharapkan meminta-minta, nanti bangsa kita mentalnya rusak. Kita bangun mental bangsa kita pejuang," ujar Djarot kepada warga.

Djarot lantas menceritakan didikan dari orangtuanya soal meminta-minta. Ketika kecil, Djarot mengaku tak pernah meminta atau menerima tunjangan hari raya (THR) dari orang-orang.

"Lebaran nggak boleh saya, tidak mau, saya bilang teman-teman saya, kalau kamu mau dapat duit kamu harus kerja," kata Djarot.

Djarot mengaku semasa kecilnya ia mendapatkan uang dengan membuat layang-layang. Hasil penjualan layang-layang itu lalu digunakan untuk membeli mercon di pasar. 

Djarot mengatakan meski sekarang layang-layang tak laku, ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan warga, seperti menjadi pembuang benang di konveksi.

"Daripada minta-minta, malu dong, mending buang benang, lebih halal, barokah. Kalau instan pasti cepat habis, enggih to?" kata Djarot.

Djarot meminta warga tak berharap pada bantuan tunai. Dana tunai rawan korupsi tetapi minim hasil nyata.

Ia juga meminta warga tak khawatir jika benar-benar membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Sebab sebagai gubernur dan wakil gubernur, ada dana operasional yang bisa diberikan buat warga yang membutuhkan uang untuk menebus uang ujian maupun biaya berobat di rumah sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com