PM Belanda Sebut Jokowi Tawarkan Cari Bangkai Kapal Perang yang Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat saling bertukar informasi untuk mengetahui penyebab lenyapnya bangkai kapal perang Belanda dan Inggris yang tenggelam di Laut Jawa, pada 1942 silam.

Kerja sama itu diungkapkan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/11/2016).

"Ke depannya kami akan terus berkoordinasi dan saling bertukar informasi perihal apa yang terjadi untuk menemukan penyebabnya," ujar PM Rutte.

PM Rutte sekaligus berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang disebut telah menawarkan bantuan untuk mengetahui penyebab lenyapnya bangkai kapal itu.

"Terima kasih kepada Indonesia yang telah menawarkan bantuan setelah kami mendengar kabar menyedihkan tentang bangkai kapal yang hilang. Kapal hilang itu adalah kapal perang di Laut Jawa," ujar PM Rutte.

Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia tentang pernyataan PM Rutte tersebut.

Diberitakan, Belanda dan Inggris memprotes hilangnya enam bangkai kapal yang tenggelam di Laut Jawa selama Perang Dunia II.

Salah satu kapal yang dimaksud, yakni Hr Ms De Ruyter sepanjang 170 meter. (Baca: Kapal Perang Hilang di Laut Jawa, Belanda dan Inggris Protes ke Indonesia)

Penyelam amatir masih melihat bangkai kapal-kapal itu 15 tahun lalu.

Namun, baru-baru ini tim ekspedisi internasional yang dikirim ke lokasi tenggelamnya kapal itu tidak menemukan apa-apa selain tanda-tanda bekas tenggelamnya kapal.

Kepala Pusat Arkeologi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Budi Utomo menegaskan, Indonesia menolak disalahkan atas lenyapnya bangkai kapal itu.

"Pemerintah Belanda tidak bisa menyalahkan pemerintah Indonesia karena mereka tidak pernah meminta kami untuk melindungi kapal-kapal mereka," ujar Budi.

"Karena tidak ada kesepakatan atau pengumuman ketika kapal-kapal itu hilang, jadi itu bukan tanggung jawab kami," kata dia.

(Baca: Kapal Perang Hilang di Laut Jawa, Indonesia Tolak Tuduhan Belanda)