Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Temui Satuan di TNI-Polri, Ini Komentar JK

Kompas.com - 11/11/2016, 15:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo gencar melakukan konsolidasi ke internal TNI-Polri pascaaksi unjuk rasa di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta pada 4 November 2016.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran pemerintah atas ancaman atau gangguan tertentu.

"Saya kira kekhawatiran tidak ada. Beliau Presiden kan panglima tertinggi, itu menginspeksi pasukan, kesiapan pasukan. Ya, tentu bahwa Presiden ingin melihat itu, sebagai panglima tertinggi," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(baca: Temui Satuan di TNI-Polri, Jokowi Sebut "Prajurit Kita Siap")

JK mengakui bahwa situasi belakangan ini memang memanas setelah kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, JK menilai, konsolidasi Jokowi ke TNI-Polri hanya bentuk antisipasi semata.

"Harus disiapkan aparat keamanan dengan sangat bijaksana," kata dia.

(baca: Jokowi dan Konsolidasi Pasca-demo 4 November)

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku ingin memastikan seluruh aparat keamanan loyal terhadap negara.

 

"Saya ingin memastikan ke semuanya, loyal kepada negara, setia kepada Pancasila, pada UUD 1945, kepada NKRI dan kebhinnekatunggalikaan," ujar Jokowi di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat.

Sebagai panglima tertinggi TNI, lanjut Jokowi, memang sudah seharusnya dirinya bertemu dengan prajurit TNI.

(baca: Jokowi: Terima Kasih, Salam Marinir! Hauaaah...)

"Sehingga kalau sudah bertemu dan dekat seperti ini, bisa kita rasakan, prajurit kita siap. Saya memastikan itu saja," ujar Jokowi.

Selama sepekan terakhir, Presiden menyambangi sejumlah unsur TNI-Polri.

Pada 7 November 2016, misalnya. Mendadak, Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com