Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ryamizard Minta ABK WNI Tidak Melaut di Kawasan Rawan Penculikan

Kompas.com - 09/11/2016, 09:45 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyesalkan kembali terjadinya penculikan dua nelayan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Sabah, Malaysia pada Sabtu (5/11/2016).

Menurut Ryamizard, peristiwa tersebut terjadi karena nelayan tersebut memilih tetap melaut ke daerah rawan penculikan, kendati Pemerintah Indonesia sudah mengingatkan agar menghindari kawasan tersebut.

"Itu orang enggak disiplin aja. Sudah beberapa kali ada kejadian kok masih saja enggak peka. Kemarin-kemarin sudah saya ingatkan, hati-hati.Kkalau di sana tempat penculikan ya jangan ke situ. Saya menyesalkan itu," ujar Ryamizard, saat ditemui di Pusdiklat Bahasa Kementerian Pertahanan, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016) malam.

Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya melindungi warga negaranya dari upaya-upaya penculikan.

(Baca: 2 WNI Diculik Perompak, Ini yang Dilakukan Malaysia agar Tak Terulang)

Ryamizard mengakui, pemerintah kesulitan untuk terus mengawasi setiap orang yang berada di wilayah perairan.

Dia berharap seluruh ABK WNI menahan diri untuk tidak melaut di wilayah rawan penculikan.

"Kalau di laut itu, mana kelihatan orang. Seharusnya masing-masing mawas diri, sudah beberapa kali kejadian, empat atau lima kali kejadian.Tugas kami memang menyelamatkan, satu anak bangsa pun harus diselamatkan, tapi bukan itu saja pekerjaan kami terus menerus, banyak kerjaan lain," kata Ryamizard.

Dua WNI yang diculik adalah nakhoda untuk dua kapal yang berbeda. Keduanya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara.

(Baca: Menlu Retno Bertemu Menlu Malaysia, Bahas Penculikan di Perairan)

Mereka menakhodai Kapal SSK 00520 F dan SN 1154/4F.

Belum diketahui siapa yang menculik.

Atas kejadian ini, Pemerintah Indonesia mengimbau para anak buah kapal Indonesia di Sabah untuk tidak melaut sementara waktu.

Mereka baru diperbolehkan berlayar sampai situasi keamanan dianggap kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com