Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingin Agenda "Blusukan" Calon Kepala Daerah Diinfokan ke KPU

Kompas.com - 28/10/2016, 10:04 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron mengusulkan agenda blusukan calon kepala daerah juga diinformasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kemudian ditembuskan kepada pengawas pemilu.

Sebab, di luar daerah-daerah yang memiliki infrastruktur teknologi atau komunikasi yang baik, kerap ada persoalan administrasi terkait kegiatan kampanye.

Banyak pengawas yang tidak mengetahui apa kegiatan pasangan calon.

"Kalau bisa blusukan diinformasikan kepada KPU ditembuskan ke pengawas karena dia sudah boleh kampanye. Tapi banyak yang tidak beri informasi sehingga nanti di lapangan ini bisa dijadikan celah untuk dipersoalkan," tutur Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Ia mengimbau KPU agar memastikan ada jadwal komprehensif di seluruh daerah yang melakukan pilkada terkait aktivitas pasangan calon.

Aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang tidak tercatat di KPU, baik pertemuan terbatas atau tatap muka. Bukan aktivitas kampanye yang dikelola KPU seperti debat dan pemasangan iklan.

Sehingga Bawaslu bisa secara legal menilai bahwa kampanye yang tidak diinformasikan terlebih dahulu adalah kampanye yang tidak sah.

"Undang-Undang kan mengatakan jika ada persoalan seperti itu di lapangan Panwas bisa merekomendasikan pelarangan atau pemberhentian kampanye," ujar Daniel.

Begitu pula dengan politik uang. Salah satunya jika panitia pengawas menemukan uang transport yang diberikan pada pertemuan terbatas.

"Ini persoalan di tingkat hulu yang perlu diperhatikan KPU terkait manajemen tata kelola pasangan calon untuk seluruhnya yang sudah dikelola KPU seperti debat dan iklan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com