Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Tiga Menteri, Wapres Tekankan Perlunya Intensifikasi Pertanian

Kompas.com - 25/10/2016, 18:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar produktivitas pertanian ditingkatkan melalui program intensifikasi pertanian.

Intensifikasi menjadi solusi bagi petani yang selama ini hanya memiliki luas lahan kecil.

Hal itu diutarakan Wapres saat rapat terkait permasalahan irigasi di Kantor Wapres, Selasa (25/10/2016).

Rapat itu diikuti oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Jadi menyinkronkan dan mengkoordinasi program. Yang kedua, intinya adalah intensifikasi irigasi, bukan ekstensifikas," kata Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Selasa.

"Karena dengan kepemilikan lahan yang kecil, petani tidak mungkin makmur," ujar dia.

Saat ini, ia mengatakan, jumlah kepemilikan lahan setiap petani di Jawa, misalnya, hanya sekitar 0,3 hektar. Sementara, produksi pertanian tiap hektarnya hanya sekitar 5 ton.

"Kalau hasilnya cuma 5 ton per hektar itu berapa pendapatan per bulannya, per tahunnya, sehingga dia harus ditingkatkan produksinya minimal 7 ton per hektar. Supaya produksinya lebih banyak," kata dia.

Basuki mengaku bahwa bukan persoalan mudah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sebab, di satu sisi anggaran pembangunan infrastruktur irigasi yang menjadi wewenang Kementerian PU-Pera, dipangkas hampir Rp 750 miliar.

Sebagai solusi, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, nantinya Kementan bekerja sama dengan Kementerian PU-Pera dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membangun embung di desa untuk memperkuat irigasi.

Ada tiga jenis embung yang akan dibangun untuk mengairi empat juta hektar lahan sawah, yaitu sumur dangkal, sumur dalam dan long storage.

Dari sisi biaya, menurut Amran, relatif lebih murah jika dibandingkan membangun irigasi, yaitu berkisar antara Rp 100 juta hingga Rp 500 juta per unit.

"Nanti kami selesaikan secara bertahap (pembangunannya)," ujarnya.

Kompas TV 5 Mahasiswa IPB Buat Inovasi Gethuk Instan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com