Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Targetkan Penerima Bantuan PKH Non-Tunai Capai Satu Juta Keluarga di Akhir 2016

Kompas.com - 24/10/2016, 19:58 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menargetkan sebanyak 305 ribu keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). 

Jumlah itu, untuk mencapai target 1 juta penerima PKH. Sebelumnya, sekitar 695 ribu keluarga sudah mendapat program bantuan pemerintah tersebut.

"Insya Allah 1 juta PKH itu bukan hanya mayoritas di Jawa. Pertengahan Desember tahun ini," ujar Khofifah di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Ia mengatakan, sebelumnya penerima PKH mayoritas tinggal di pulau Jawa. Ke depan keluarga yang masuk kategori untuk mendapat bantuan ini bukan hanya berdomisili di Jawa. Bahkan, juga akan menjangkau warga di tingkat kabupaten.

"Program bantuan dari pemerintah ada di Makassar, Manado, Palembang, Medan, Jambi, lalu Bandar Lampung. Jadi, itu pemetaan yang sudah disepakati di Menko PMK (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), tapi itu akhir-akhir ini kami enggak hanya akan lakukan di kota, tapi juga di kabupaten," kata dia.

Namun, kata Mensos, bantuan dari pemerintah itu tidak disalurkan dalam bentuk tunai.

Program ini didistribusikan dalam bentuk kartu yang dapat dibelanjakan di sejumlah E-Warung KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

Sebelumnya, Khofifah mengatakan dicetuskannya E-Warung KUBE sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar berbagai bantuan sosial jangan hanya dalam bentuk tunai.

Sehingga masyarakat bisa mengonversikan bantuan tersebut dengan berbagai bahan kebutuhan pokok yang diperlukan.

Dalam kunjungannya ke Gresik, Jawa Timur Minggu (23/10/2016) kemarin.

Khofifah juga menyampaikan bahwa rencananya batuan PKH bisa dicairkan mulai 5 November 2016.

“Dengan bentuk non-tunai, mengajarkan masyarakat untuk gemar menabung. Sehingga, akan mengubah perilaku konsumtif masyarakat,” ucap Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com