Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Klaim Dibujuk Lima Partai untuk Bergabung

Kompas.com - 19/10/2016, 13:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sudah dibujuk sejumlah partai politik dan menawarinya bergabung. Hal tersebut menyusul isu miring dirinya di Demokrat.

Ruhut saat ini tengah diproses di Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan akan segera dijatuhi sanksi. Isu pemecatan Ruhut pun bergulir.

Terlebih, Komisi Pengawas Partai Demokrat merekomendasikan sanksi berat terhadap Ruhut.

 

(baca: Dukung Ahok, Ruhut Direkomendasikan Dapat Sanksi Berat oleh Komisi Pengawas Demokrat)

Ia dinilai kerap bersebrangan dengan keputusan partai. Terakhir, sikapnya mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI 2017.

Padahal, Demokrat mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

"Sudah banyak sekali yang menawar aku. Dengan rendah hati aku bilang, aku tetap kader Demokrat," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Ruhut enggan membeberkan partai mana saja yang menawarinya bergabung. Namun, satu dari sekian partai tersebut adalah Partai Golkar.

 

(baca: Ruhut: Satu atau Dua Putaran, Pemenangnya Tetap Ahok)

"Enggak enak bilang partainya. Tapi ada tiga, empat, lima. Termasuk partai yang pernah membesarkan aku, Partai Golongan Karya," kata dia.

Ruhut mengaku tak ambil pusing dengan sejumlah anggota Partai Demokrat yang menginginkan agar dirinya dipecat dari partai.

Ia justru lebih dulu memilih untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR agar total memenangkan Ahok-Djarot.

(baca: Total Menangkan Ahok, Ruhut Akan Mundur sebagai Anggota DPR)

Bahkan, Ruhut memastikan dirinya tak akan lagi menjadi calon anggota DPR periode selanjutnya.

"Ini terakhir. Jangan lihat di 2019 ada nama aku jadi caleg. Aku tidak mau lagi di Senayan jadi anggota DPR," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com