Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Ini, Presiden Kumpulkan Gubernur untuk Bahas Pungli dan Infrastruktur

Kompas.com - 18/10/2016, 16:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo berencana mengundang gubernur seluruh Indonesia.

Menurut Tjahjo, bersama gubernur, Presiden ingin membahas sejumlah persoalan, salah satunya terkait pungutan liar atau pungli.

"Saya kira itu arahnya (pungli). Hanya mengingatkan kembali karena gubernur sebagai tangan kanan presiden di daerah harus melaksanakan arahan presiden," kata Tjahjo di kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

(Baca: Komitmen Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah)

Menurut Tjaho, dalam rapat tersebut Presiden Jokowi juga akan membahas percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, juga dibahas skala prioritas dan sinergitas antardaerah. Tjahjo mencontohkan dialog dirinya dengan kepala daerah di Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu.

Dialog dengan banyak kepala daerah itu, lanjut Tjahjo, merupakan bagian dari sinergitas pembangunan.

"Supaya tiap membangun daerah itu terkait dengan apa yang dibangun dengan daerah tingkat I dan tingkat II. DKI Jakarta kalau mau atasi banjir, macet, ya bahas dengan tetangga, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor," ucap Tjahjo.

(Baca: Lakukan Pungli, 7 Oknum Polisi di Sumut Ditahan)

Terkait Pungli, Menurut Tjaho, Presiden rutin mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta laporan dari Badan Intelijen Negara (BIN).

"Termasuk laporan dari pembantunya di pusat. Mungkin ada laporan rutin dari BIN karena BIN akan perkuat intelijen di bidang ekonomi," ujar Tjahjo.

Kompas TV Parkir Liar Kawasan Roxy Mulai Tak Terlihat

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com